Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) mememproyeksikan penerimaan negara tahun ini akan mengalami kekurangan (shortfall) sampai Rp301 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran pemerintah tahun ini menjadi 2,8 persen, lebih besar dari yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Senior Resident Representative IMF untuk Indonesia, Ben Bingham mengungkapkan, sejumlah faktor baik domestik maupun eksternal mempengaruhi kondisi penerimaan negara tahun ini. Salah satunya, rendahnya harga komoditas menjadi salah satu penyebab berkurangnya potensi penerimaan negara tahun ini.

"Sebagai hasilnya, IMF memprediksi defisit anggaran pemerintah bisa semakin melebar apabila pemerintah tidak memiliki strategi taktis untuk meningkatkan penerimaan negara," ujar Bingham kepada pers di Jakarta, Selasa (22/03).

IMF memproyeksikan penerimaan negara tahun ini hanya mencapai Rp1.531 triliun atau 83 persen dari target APBN 2016 yang mencapai Rp1.823 triliun. Adapun penerimaan pajak diproyeksi hanya mencapai Rp1.297 triliun atau 83 persen dari target pajak tahun ini yang mencapai Rp1.547 triliun.

Sementara dari sektor minyak dan gas (migas), IMF memproyeksikan pemerintah tidak bisa berharap banyak dari sektor tersebut. Negara diproyeksi hanya mampu menerima Rp100 triliun dari targetnya Rp120 triliun.

Namun, pemerintah dinilai bisa mengoptimalkan penerimaan dari sektor non migas. Salah satunya dengan meningkatkan tarif untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) non migas.

"Otoritas fiskal harus mengambil langkah awal untuk meningkatkan penerimaan tahun ini termasuk mengupayakan pemungutan pajak dari bahan bakar, tembakau dan kendaraan," ujar Bingham.

Dengan cara itu diperkirakan penerimaan negara bisa bertambah 0,6 persen dari PDB. "Coba kombinasikan dengan mengurangi rasionalisasi belanja yang dianggap tidak penting, dengan begitu kami yakin defisit anggaran terhadap PDB bisa lebih rendah dari 2,5 persen," katanya.

Dengan merivisi APBN, menurutnya, pemerintah telah memberikan kepastian kepada investor bahwa ambisi pemerintah untuk mengebut pembangunan infrastruktur bisa dipenuhi tahun ini.

"Saya melihat sudah ada langkah dari Kementerian Keuangan untuk mengatasi masalah pembiayaan anggaran tahun ini, sudah ada inisiatif untuk mengkoreksi APBN tahun ini," ujar dia.