Sepekan menjelang hari pencoblosan, elektabilitas pasangan calon presiden (Capres) dan Cawapres, Joko Widodo dan Jusuf Kalla menurut lembaga survei menurun. Namun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani yakin pasangan Jokowi-JK bisa memenangi Pilpres, 9 Juli mendatang.

"Pasangan Jokowi-JK bisa menang, apabila tidak ada intimidasi atau intervensi dari seluruh lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pilpres. Semua lembaga tersebut harus bersifat netral dan tidak terjadi kecurangan di wilayah-wilayah kecamatan dan kelurahan," ujar dia kepada politikindonesia.com di Jakarta, Rabu (02/07).

Puan mengatakan, saat-saat terakhir kampanye Pilpres makin banyak sekali gerakan-gerakan intimidasi dan kampanye hitam yang mendiskreditkan pasangan yang diusung partainya itu. Namun pihaknya juga berharap hal tersebut tak mempengaruhi pilihan rakyat.

"Pilpres ini adalah pesta demokrasi. Jadi biarlah rakyat yang menentukan sendiri siap pemimpin masa depan yang akan membawa perubahan menuju Indonesia lebih hebat. Pasti rakyat sudah tahu siapa pemimpinnya di masa mendatang," ujar perempuan perempuan kelahiran Jakarta, 6 September 1973 ini.

Puan menjelaskan, pihaknya akan terus memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk berkoordinasi dan berbagi tugas dengan semua partai koalisi. Selain itu, bersama-sama para relawan, masyarakat dan komunitas bergerak mensosialisasika pasangan Jokowi-JK.

"Kami akan memanfaatkan waktu yang pendek ini untuk mengkonsolidasikan seluruh partai. Kami telah berbagi tugas dengan seluruh ketua umum partai koalisi dan hasilnya kami melihat antusiasme masyarakat dalam memberikan dukungan kepada Jokowi-JK sangat baik dan hasilnya akan bagus," papar anggota badan kelengkapan dewan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) ini.

Kepada Elva Setyaningrum, Ketua Fraksi PDIP di DPR ini menjelaskan, mengapa elektabilitas pasangan Jokowi-JK menurun. Ia juga menanggapi tudingan yang menyebut revolusi mental dekat dengan gerakan komunis. Berikut petikannya.

Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Jokowi-JK menurun, tanggapan anda?

Kami sendiri cukup aneh dengan hasil survei Indo Barometer dan Lembaga Survei Nasional yang menunjukkan penurunan elektabilitas pasangan Jokowi-JK. Bahkan, dikatakan oleh lembaga survei tersebut, elektabilitas Jokowi disease tidak pernah mengalami peninsula.

Kami menghargai hasil survei yang dilaporkan beberapa lembaga survei akhir-akhir ini. Namun, terhadap hasil survei yang menyebut perolehan suara Jokowi-JK hanya selisih 3 atau 4 persen lebih banyak dari Prabowo-Hatta sangat tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Justru yang kami khawatirkan, rilis survei belakangan ini oleh sejumlah lembaga survei mulai mengopinikan Prabowo meningkat tajam, padahal hal itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Karena sangat mungkin kecurangan dimulai dari rekayasa pembentukan opini dengan memanfaatkan lembaga-lembaga survei yang akan dibayar untuk mengumumkan hasil survei yang semakin menurunkan elektabilitas Jokowi-JK dan menaikkan elektabilitas Prabowo-Hatta.

Apakah kemungkinan ada rekayasa dari hasil survei tersebut?

Rekayasa hasil survei itu, akan mampu merekayasa persepsi publik secara masif. Persepsi publik yang telah terbentuk secara masif tersebut akan ditindaklanjuti dengan rekayasa rekapitulasi suara hasil pilpres.

Kecurangan dalam pelaksanaan Pileg mulai dari pencoblosan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang melibatkan oknum-oknum penyelenggara Pemilu yang sebagian besar masih bertugas kembali dalam Pilpres. Dengan kata lain, banyak instrumen yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai praktek kecurangan dalam Pilpres yang akan datang.

Jika memang ada indikasi kecurangan, apa yang Anda dilakukan?

Kami mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk berani bertindak progresif dan berani mengambil resiko demi menyelamatkan proses Pilpres yang demokratis dan bermartabat.

Jadi, mari kita selamatkan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, kami akan menyebar sekitar 1.135.989 orang saksi untuk mengawasi Pilpres di Tempat Pengumutan Suara (TPS) seluruh Indonesia. Saksi itu nantinya akan bertugas untuk mengawasi jika terjadi kecurangan, salah satunya pemilih ganda. Kami juga menyebar saksi di luar TPS sebanyak 2.439.200 dan jumlah ini kemungkinan akan bertambah.

Apakah ada pembekalan khusus untuk para saksi agar memahami tugasnya?

Nantinya setiap orang akan dibekali buku saku. Sebagai bahan untuk sebelum dan hari H. Sehingga para saksi mengerti apa yang harus mereka kerjakan. Selain itu, kami juga mengeluarkan surat mandat. Jadi yang punya hak untuk jadi saksi adalah yang mendapat surat mandat yang ditanda tangani oleh tim kampanye, sesuai tim kampanye.

Anda yang menyebut, sebagaian elit PDIP tidak serius memenangkan Jokowi-JK?

Hal itu tidak benar. Saya rasa isu itu hanya ingin memecah belah partai. Karena hingga saat ini seluruh struktur partai telah melaksanakan tugasnya masing-masing. Mulai dari Ketua Umum, Ketua Badan Pemenangan (BP) Presiden, Sekjen, Wasekjen dan seluruh DPP Partai, pada saat menjelang Pilpres ini semua bekerja berkeliling daerah untuk berkonsolidasi, menyolidkan, mengoordinasikan memenangkan pasangan Jokowi-JK.

Sebagai Ketua BP Presiden, saya sendiri merasa sudah bekerja secara maksimal dengan berkeliling Indonesia. Selama sepekan sebelumnya, saya telah berkunjung ke Papua. Saya meminta kepada seluruh struktur partai untuk tidak terprovokasi oleh berbagai macam propaganda dan politik adu domba. Kita semua harus fokus untuk memenangkan Jokowi-JK.

Apa tanggapan Anda atas tudingan komunis terhadap gerakan revolusi mental yang digaungkan PDIP?

Upaya menyerang Jokowi sudah dilakukan dengan berbagai cara termasuk fitnah. Salah satunya adalah tudingan bahwa PDIP dan Jokowi mengusung ideologi komunisme. Namun tanpa disadari, tuduhan itu selain fitnah dan tanpa dasar juga sekaligus melecehkan kinerja intelijen dan TNI, khususnya TNI AD dalam menghilangkan ideologi komunisme dan organisasi PKI dari bumi Indonesia.

Tuduhan tersebut, harus segera diklarifikasi oleh Badan Intelejen Nasional (BIN) dan TNI dengan menunjukkan ke masyarakat bukti konkret keberhasilan mereka dalam menjaga ideologi Pancasila dari ancaman komunisme. Karena Jokowi dan PDIP hanya mengusung satu ideologi dalam perjuangannya, yaitu ideologi Pancasila dalam wujud prinsip Trisakti untuk menciptakan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian.

Bahkan, program tersebut sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena revolusi mental diusung untuk mengubah karakter bangsa Indonesia menjadi karakter yang kuat. Jadi tidak ada kaitannya dengan paham komunis. Tudingan komunis itu murni untuk menyerang kepada Jokowi-JK yang hingga mendekati pelaksanaan pilpres kepercayaan rakyat terus meningkat.