Kebuntuan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama yang berlarut-larut membuat banyak pihak prihatin. Presiden memerintahkan para menterinya untuk berkomunikasi menyelesaikan segala perbedaan pandangan dengan DPR. Sementara, Fraksi PPP di DPR meminta pimpinan DPR turun tangan memecahkan kebuntuan tersebut.

Senin kemarin, dalam pengantar sebelum rapat kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menyinggung soal kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2010. “Saya baca di media massa ada yang belum klop antara pemerintah dan DPR. Apa yang belum klop? Harus proaktif, waktu mengejar terus. Terus sama-sama kerja untuk rakyat, jangan jadi miskomunikasi, macet, merugikan kita semua," ujarnya.

Kepada menteri-menteri terkait, Kepala Negara memerintahkan agar melakukan komunikasi proaktif dengan DPR karena pada prinsipnya legislatif pun menginginkan ibadah haji berlangsung tanpa hambatan. “Ingat, jamaah Indonesia yang terbesar, lebih dari 200 ribu. Oleh karena itu, tolong dipersiapkan dengan baik,” ujar Presiden.

Pimpinan DPR

Fraksi PPP yang notabene berada di dua sisi kepentingan antara DPR atau Pemerintah, karena Kemenag dipimpin Ketua Umum PPP sendiri, Suryadharma Ali, secara terbuka meminta pimpinan DPR untuk ikut turun tangan mencarikan solusi.

“Fraksi PPP mengharapkan segera ditetapkan standarisasi penggunaan dana optimalisasi biaya haji. Tapi ini kan Panja BPIH dan Kemenag sama-sama memiliki hitungan sendiri. Saya sebenarnya berharap pimpinan DPR bisa turun tangan untuk ikut mencarikan solusi,” ujar Zainut Tauhid Sa’adi anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PPP.

Menurut Zainut, sikap proaktif dari pimpinan DPR sangat penting mengingat hasil akhir mengenai BPIH sudah semakin mendesak untuk diputuskan. Bagaimanapun jika sebuah kebuntuan terjadi, ungkapya, pimpinan DPR dimungkinkan untuk menfasilitasi sebuah pertemuan lobi antara pimpinan fraksi dengan pemerintah.

“Saya mengingatkan, batas waktu pengumuman BPIH ke masyarakat sudah semakin mendesak dan sudah sangat terlambat. Sebagai catatan tahun lalu BPIH diumumkan pada 9 Juni 2009,”ujar dia.

Zanit berpendapat, selama ini semangat menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Panja BPIH DPR memang sudah sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat. Namun demikian jika dilakukan tanpa perhitungan yang matang, dikhawatirkan justru akan membahayakan program penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri.

Zainut memaparkan, perbedaan harga yang diajukan oleh Kementerian Agama dan Panja DPR untuk pemondokan di Makkah yang menjadi pangkal utama terjadinya dead-lock. Dalam poin itu pemerintah mengajukan harga 3.000 SR (Saudi Arabia Riyals), sedangkan DPR mengajukan harga 2500 SR.

Sedikit membela rasionalisasi versi Kemenag, menurut Zainut, harga 3.000 SR yang diajukan pemerintah sudah berdasarkan pertimbangan harga ril di pasaran. Dimana daftar harga untuk tahun ini sudah 3.331 SR untuk ring I (1-2 km dari Masjidil Haram), sedangkan harga rata-rata di ring II ( 2 – 4 km dari Masjidil Haram) sebesar 2.552 SR.

“Ini artinya kalau DPR menetapkan harga 2.500 akan terjadi ketimpangan nilai subsidi yang sangat lebar yaitu terhadap ring I mendapat subsidi sebesar 881 SR sementara ring II hanya mendapat subsidi 52 SR,” paparnya.

Ketua DPP PPP ini terus terang mengaku prihatin dengan kengototan sejumlah pihak terkait biaya haji sehingga sampai menyebabkan deadlock. “Janganlah seolah-olah ingin memperjuangkan jamaah haji tetapi kenyataannya justru merugikan jamaah haji. Saya kira masyarakat sudah cukup cerdas untuk membedakan mana yang benar-benar membela kepentingan jamaah dengan yang hanya mengatasnamakan jamaah,” ujar dia.