Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi, hanya semacam forum komunikasi sesama parpol pendukung pemerintah. Lewat lembaga di bawah Aburizal Bakrie sebagai ketua harian itu, semua anggota koalisi bisa bertemu, mendiskusikan sesuatu, dan menyamakan visi.

Demikian pandangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Ketua DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, dan mantan Sekjen Demokrat Marzuki Alie, yang kini ketua DPR. Mereka ditemui dalam kesempatan berbeda di Jakarta, kemarin.

Dengan semangat itu, Hatta berkeyakinan, Setgab partai koalisi akan berjalan efektif memengaruhi kebijakan. Asalkan semuanya dijalankan dengan komitmen, etika, dan fatsun politik.

"Jadi, itu akan efektif. Karena, lewat Setgab, kawan-kawan koalisi bisa saling ketemu, mendiskusikan berbagai hal, dan menyamakan persepsi, untuk menentukan agenda aksi," kata Hatta Rajasa, yang kini menjabat Menko Perekonomian, saat ditemui usai menghadiri Silaturahim Nasional Partai Bintang Reformasi di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, kemarin.

Soal pernyataan Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo: Setgab tak akan efektif, Hatta tidak setuju. Ia memastikan pernyataan Dradjad itu tak mewakili PAN. "PAN sangat mendukung pembentukan, dan keberadaan PAN. Semua anggota koalisi, sama-sama merumuskan pembentukan Setgab tersebut."

Sementara itu, Syarif Hasan mengungkapkan, Setgab dibentuk sebagai fungsi kontrol partai koalisi yang bergabung. Setgab, kata Menteri Koperasi dan UKM ini, bertugas sebagai fasilitator komunikasi antarpartai dengan pemerintah.

"Intinya dalam koalisi ini, check and balances partai koalisi yang bergabung," kata Ketua DPP Partai Demokrat itu, usai pertemuan di kantor Setgab, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin.

Syarif mengatakan, pertemuan Setgab yang baru diikutinya itu, lebih kepada sharing dan adaptasi sesama partai koalisi. Dalam pertemuan itu dijadwalkan apa saja yang akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan. "Termasuk membahas apa program prioritas ke depan."

Rencananya, Selasa (18/05), Setgab akan menjelaskan tentang mekanisme, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Setgab. Dalam pertemuan itu, ketua harian Setgab Aburizal Bakrie akan mengadakan jumpa pers. "Fungsi dan tanggungjawab Setgab harus dibahas secara bersama."

Menurut Syarif, fungsi Setgab bukan seperti diisukan selama ini, yakni untuk mengurangi fungsi DPR. Setgab akan memulai tugasnya dengan fungsi komprehensif, yang programnya bisa dirasakan rakyat. "Pokoknya, menyangkut hal yang berbau substansi."

Semua ikut

Dengan semangat seperti itu, Ketua DPR Marzuki Alie menilai pembentukan Setgab, bukan bertujuan menggantikan peran pemerintah. Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini pun membantah pembentukan Setgab sebagai taktik Partai Golkar.

Marzuki membantah pernyataan sejumlah pengamat, yang menganggap Setgab parpol koalisi melanggar konstitusi. Ia memastikan, tak ada yang dilanggar dalam pelembagaan Setgab. "Kalau berbicara tentang koalisi, itu pun tidak ada dalam konstitusi. Jadi, mengapa dikait-kaitkan. Setgab ini di luar pemerintahan," kata Marzuki Alie kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Marzuki juga membantah anggapan pembentukan Setgab itu taktik Partai Golkar. Ia memastikan, semua parpol anggota koalisi ikut ambil bagian, dan duduk bersama dalam Setgab. Tujuannya, secara bersama membuat kesepakatan terhadap kebijakan atau isu-isu yang disikapi pemerintah dan parlemen.

Sebenarnya, Setgab parpol koalisi bukan hal baru, karena sudah diwacanakan sejak Pemilu 2009. Setgab Parpol Koalisi ini sebagai wadah komunikasi komunikasi di antara Parpol koalisi menjadi lancar.

Lewat Setgab itu, komunikasi di antaraparpol koalisi tidak missed. Kebijakaan-kebijakan yang krusial, kata Marzuki, bisa dibicarakan di forum itu, seperti masalah kenaikan BBM. Tetapi, kalau bukan kebijakan krusial, tidak perlu dibicarakan.

Dalam kontrak politik parpol koalisi pendukung SBY, kata Marzuki, memang telah disepakati semacam lembaga Sekretariat Gabungan. Sayangnya, koalisi parpol yang terbentuk selama ini kurang mendapat peran sebagai forum komunikasi.

Ketika muncul kasus Bank Century, urai Marzuki, Presiden SBY kembali diingatkan agar segera mewujudkan setgab, sesuai kontrak politik koalisi parpol itu. Jadi, kalau ada perbedaan pandangan dibahas di Setgab. Dengan demikian, kata dia, kebijakan atau isu itu tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan kalau langsung dibawa ke parlemen.