Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan membentuk Panitia Ad-Hoc (PAH) untuk menyiapkan rancangan naskah haluan negara sebagai rujukan haluan pembangunan nasional serta menyempurnakan peraturan tata tertib MPR. PAH itu akan disahkan dan diumukan pada sidang paripurna bersama di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada 16 Agustus.

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, kepada pers saat acara diskusi di Jakarta, Sabtu (04/08). Dikatakan Zulkifli, ada dua PAH yang akan dibentuk. Yakni, PAH I yang bertugas menyiapkan rancangan naskah haluan negara sebagai rujukan haluan pembangunan nasional dan PAH II yang bertugas menyempurnakan peraturan tata tertib MPR dan bahan rekomendasi lainnya serta ketetapan MPR (Tap MPR) yang masih berlaku.

Zulkifli menjelaskan, hasil kerja dari PAH I dan PAH II ini akan menjadi rekomendasi MPR RI periode 2014-2019. "Apakah rekomendasi itu akan ditindaklanjuti atau tidak, akan ditentukan oleh keputusan politik berikutnya," katanya.

Dari keputusan politik berikutnya tersebut, tambah dia, nantinya yang akan menjawab apakah akan dilalukan amandemen konstitusi atau tidak. “Apakah hasil kerja PAH I dan PAH II itu, ditindaklanjuti atau hanya sebatas rekomendasi," katanya.

Zulkifli menambahkan, pembentukan PAH I dan PAH II telah disepakati pada rapat gabungan antara pimpinan MPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi di MPR RI serta kelompok DPD RI di MPR RI. “Pembentukan PAH I dan PAH II ini untuk menindaklanjuti dari kerja-kerja yang telah dilakukan MPR RI, sehingga ada produk konkretnya," katanya.