SISTEM pendinginan Polri adalah upaya menjaga dan mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terjaga dan terkendali. Sistem pendinginan tersebut merupakan bagian dari operasi mantap brata Polri tahun 2023-2024.

Operasi mantap brata bertujuan untuk mengamankan rangkaian pemilu dan pilkada serentak di seluruh Indonesia tahun 2024, yang dimulai sejak 17 Oktober 2023. Persoalannya kemudian antara lain adalah Prof Mahfud MD menyampaikan adanya isu tentang operasi senyap.

Operasi yang ditafsirkan menggunakan konotasi secara negatif, antara lain mengkonstruksikan tidak netral, yang berguna untuk menyukseskan rumor cita-cita satu putaran. Terkesan dikonstruksikan untuk memenangkan paslon tertentu, yang paling dekat dengan pemerintah.

Kasak-kusuk tentang operasi senyap tadi berkembang secara tidak proporsional dan bersifat liar. Beberapa insiden selama masa kampanye dihubung-hubungkan secara full horor, walaupun kenyataannya mesti diverifikasi terlebih dahulu.

Misalnya, beredarnya baliho PSI di mana-mana, sedangkan PSI belum pernah lolos masuk ke Senayan. Terjadi penertiban berbagai spanduk dan baliho di beberapa tempat, yang dihubung-hubungkan dengan hari dan acara kunjungan kerja dinas Presiden ke daerah-daerah.

Terjadi pengamanan seorang kader atau simpatisan PDIP yang menggunakan spanduk untuk penyampaian aspirasi, yang bersifat provokatif. Terjadi imbauan kepada seniman Butet Kartaredjasa untuk tidak berbicara politik menjelang acara pentas seni.

Puncak kasak-kusuk tentang operasi senyap adalah ketika seorang Rektor meyakini diminta oleh seorang petugas untuk membuatkan video. Video yang ditafsirkan untuk memberikan apresiasi bernada positif terhadap kinerja pemerintah.

Apresiasi di tengah keseruan gegap gempita gelombang petisi berantai, yang dimulai dari sebagian guru besar dari Bulaksumur. Berlanjut ke Universitas Indonesia, dan seterusnya ke semakin banyak civitas akademika kampus.

Diksi operasi senyap, kemudian dikait-kaitkan dengan sistem pendinginan Polri. Selanjutnya Kompolnas melakukan pendalaman terhadap kinerja operasi mantap brata.

Diksi-diksi dan narasi-narasi bernama minor, terkesan dengan disampaikan menggunakan gaya melodi musik heavy metal rock tersebut untuk mengkritisi keberatan atas sinyalemen aspirasi ketidaknetralan pemerintah. Ketidaknetralan, sekalipun pemerintah secara tegas mengumandangkan netralitas dalam Pemilu 2024.

Selanjutnya ditambahkan oleh diksi kecurangan pemilu, maupun kata-kata menalar mustahil tercapai kemenangan satu putaran tanpa kecurangan pemilu. Diksi-diksi tidak netral, operasi senyap, kecurangan, mustahil satu putaran, dan seterusnya itu berdampak meningkatkan eskalasi demonstrasi mahasiswa.

Sekalipun informasi demonstrasi mahasiswa untuk memakzulkan pemerintah terkesan tidak disiarkan oleh stasiun berita arus utama dan arus pinggiran secara tepat waktu dan meluas, namun peristiwa demonstrasi tersebut telah meningkatkan suhu ketidakkondusifitas politik pada masa menuju pengujung periode akhir kampanye Pilpres dan Pileg, yang segera memasuki minggu tenang.

Jika sebelumnya Petisi 100 gagal mengonstruksikan pemakzulan, namun petisi sebagian guru besar dari Bulaksumur dan para kolega telah meluas. Bagaikan bunyi gendang bertalu-talu dari civitas akademika, maka mahasiswa yang energik tergerak melakukan longmarch dari kampus Trisakti ke kawasan Harmoni.

Aksi “goreng-menggoreng” berselimutkan pemenangan paslon tersebut di atas, telah dikhawatirkan mengganggu kondusifitas keamanan, yang memerlukan sistem pendinginan operasi mantap brata.

Namun, operasi sistem pendinginan terkesan digoreng-goreng untuk kepentingan pemenangan tersembunyi paslon. Paslon yang tidak kunjung masuk ranking pertama hasil survei, bahkan prediksi suara terpuruk.

Untuk kepentingan membangun pemilu damai, kiranya operasi mantap brata perlu bertindak lebih tegas. Tegas sebagaimana ketika pemerintah menghadapi tantangan persoalan eskalasi ketidakpastian atas manuver-manuver tidak produktif dari oknum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). 

Dr Ir Sugoyono MSi

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Pengajar Universitas Mercu Buana