Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah pasal mengenai aturan pidana terkait netralitas pilkada. Kini, pejabat daerah dan TNI-Polri menjadi subjek yang bisa dipidana bila melanggar netralitas tersebut.
A Amri | 15 Nov 2024 | Selengkapnya
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), PKB mengakui terdapat perubahan keputusan terkait sosok yang telah didukung pada Pilkada serentak 2024.
A Amri | 25 Agu 2024 | Selengkapnya
DPR batal mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada menjadi UU yang dijadwalkan dalam Rapat Paripurna hari ini.
A Perdian | 22 Agu 2024 | Selengkapnya
Sebanyak 28 mantan penyelenggara pemilu mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.
A Amri | 22 Agu 2024 | Selengkapnya
Politikus PDIP yang juga Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu, mengatakan, PDIP akan tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan Pilkada.
A Amri | 21 Agu 2024 | Selengkapnya
PDIP mulai menghitung peluang untuk mengusung calonnya sendiri di sejumlah provinsi pada Pilkada 2024 usai MK memutuskan mengubah syarat pencalonan.
A Amri | 21 Agu 2024 | Selengkapnya
