Pemerintah merencanakan aturan baru bagi para pemilik kendaraan baik mobil maupun motor Tahun 2024, namun implementasinya akan berlangsung pada tahun 2025 mendatang. 

Ada pun, aturan tersebut terkait asuransi third party liability (TPL). TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, mengatakan, saat ini asuransi kendaraan bersifat sukarela. 

Namun Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor.

Menurut Ogi, saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan dari UU PPSK tersebut. 

"Diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu sesuai dengan UU paling lambat 2 tahun sejak PPSK. Artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL," kata Ogi.

Ogi menjelaskan, praktik seperti ini telah berlaku di berbagai negara lain. "Kalau kita lihat negara dunia termasuk ASEAN, semuanya sudah terapkan asuransi wajib kendaraan," kata Ogi.

Ogi mengatakan, asuransi wajib bagi kendaraan bermotor bersifat gotong royong. Dengan demikian saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak, kerugian dapat ditekan.

Namun Ogi mengakui masih ada persoalan yang harus diselesaikan yakni mekanisme penerapan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor tersebut. Sebab dibutuhkan satu platform yang dapat digunakan untuk mengetahui asuransi yang digunakan setiap kendaraan bermotor.

Mandat pembentukan program asuransi wajib tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Amanat ini khususnya termaktub dalam pasal 39 A.

Dalam pasal 39 A, disebutkan, pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai kebutuhan. Asuransi wajib ini pun dapat ditunjuk oleh pemerintah ke kelompok tertentu.

"Pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar Premi atau Kontribusi keikutsertaan sebagai salah satu sumber pendanaan Program Asuransi Wajib," sebut undang-undang tersebut.

Ogi menjelaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Jika PP telah keluar maka baru akan diturunkan ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

"Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait aturan asuransi wajib tersebut. PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang P2SK," kata Ogi.

Ogi mengatakan, program asuransi wajib telah masuk dalam peta jalan perasuransian 2023-2027. Asuransi wajib ini dimaksudkan untuk mendorong perluasan penetrasi dan densitas asuransi.

"Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan asuransi wajib bagi kelompok masyarakat tertentu juga memerlukan dukungan pengembangan produk asuransi," kata Ogi. 

Menurut Ogi, industri perasuransian harus melakukan inovasi agar dapat menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung program pembangunan nasional. Hal itu dikutip dari dokumen road map perasuransian. Hingga saat ini aturan tersebut masih dikaji oleh Pemerintah. 

"Update saat ini memang untuk PP-nya masih digodok Kemenkeu yang merupakan pihak yang melakukan persiapan untuk pembentukan PP tersebut," kata Ogi beberapa waktu lalu.

Nantinya, OJK akan berkoordinasi dengan industri terkait. Kemenkeu sebagai pengatur kebijakan sektor keuangan, secara pararel menyiapkan regulasinya di POJK.

Terkait TPL, kata Ogi, perlu disadari bahwa ada kerugian yang belum terlindungi asuransi khususnya bagi pemilik kendaraan. Sehingga, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) memungkinkan untuk mengatur terkait TPL tersebut.

Menurut Ogi, kebijakan TPL juga dalam rangka untuk pendalaman pasar di industri asuransi itu sendiri dimana hingga Oktober 2024 aset perusahaan asuransi baru mencapai 5,32% dari GDP.

"Ini sangat rendah sekali. Jadi proteksi kepada pihak ketiga kendaraan bermotor dan peningkatan pendalaman pasar UU P2SK mengamanatkan adanya pengaturan asuransi wajib bentuk TPL," kata Ogi.

Ogi menjelaskan, konteks implementasi UU P2SK itu perlu adanya peraturan pemerintah dan juga kesiapan dari pada industri. Sehingga, adanya kolaborasi dan sinergi antara kebijakan sektor keuangan turunan P2SK melalui pembentukan Peraturan Pemerintah.

"Peraturan pelaksanaan dalam hal ini dilakukan OJK melalui POJK dan juga kesiapan industri mengeluarkan produk TPL," pungkas Ogi. []