Bos Juragan 99, Gilang Widya Pramana, masuk di pengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dengan jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Kementerian Hukum sudah mensahkan kepengurusan Dekopin baru di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi.

Selain nama Gilang, dalam struktur pengurus Dekopin yang disahkan Kementerian Hukum juga tercantum nama Ketua Penasehat Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum Bambang Haryadi, Ketua Harian Priskhianto, Sekretaris Jenderal Gilang Widya Pramana, Bendahara Umum Putri Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pengawas Said Abdullah, dan Ketua Majelis Pakar Ferry Juliantono.

"Dekopin di bawah kepemimpinan Bambang telah mengajukan surat agar kepengurusan yang baru diakui negara sejak 15 Januari 2025," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang juga Politikus Partai Gerindra itu.

Supratman mengatakan, pengesahan tersebut dilakukan setelah dirinya berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait Keputusan Presiden (Keppres) 6/2011 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dekopin yang tidak berubah.

"Oleh karena itu, pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin. Pada intinya, pertama, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bambang Haryadi," kata Supratman, Jumat (31/1/2025).

Menurut Supratman, pemerintah telah mengakui kepengurusan Dekopin tersebut. Pengakuan berdasarkan pendaftaran badan hukumnya itu segera dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum.

Sementara itu, Bambang Haryadi menyampaikan terima kasih atas balasan dari Kemenkum yang meresmikan kepengurusan Dekopin hasil Munas 27-29 Desember 2025.

"Kami berharap ke depan Dekopin di semua tingkatan, baik Dekopinwil maupun Dekopinda, dapat bekerja sama dengan pemerintah," kata Bambang. 

Menurut Bambang, dirinya ingin menyelaraskan program Dekopin dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Karena kami ingin menyelaraskan program dari pemerintahan Bapak Prabowo agar koperasi ke depan menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan kita," pungkas Bambang.[]