Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Golkar lantaran ada intervensi usai dinilai tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkapkan Anggota Aktivis 98 Melawan Usman Hamid.

Menurut Usman, meskipun Airlangga telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres 2024, tampaknya sikap Airlangga juga diuji dengan prospek sikapnya soal Pilkada serentak.

"Ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi," kata Usman Hamid dalam acara 'Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar' di sebuah kafe di Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Menurut Usman, kasus intervensi di Golkar merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kudeta yang menimpa partai politik di bawah Jokowi.

Usman menyebut contoh pada medio 2014-2016 lalu media milik Hary Tanoesoedibjo sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Namun, ketika Hary Tanoe dihadapkan pada persoalan hukum, Hary Tanoe pun berpaling mendukung Jokowi.

Usman juga menyinggung PDIP belum lama ini mengalami gangguan dan sasaran dari perangkat hukum yang dijadikan senjata politik.

"Termasuk yang paling vokal seperti Hasto Kristiyanto, itu juga menjadi sasaran dari bagaimana hukum digunakan sebagai senjata politik," kata Usman.

Usman mengritik keras penegak hukum tak semestinya dijadikan senjata politik untuk membidik lawan politik. Jika penegak hukum dijadikan instrumen politik maka lembaga penegak hukum akan kehilangan independensinya.

"Supremasi hukum kehilangan fondasinya. Yang akan terjadi adalah kediktatoran," kata Usman.

Aktivis 98 Melawan menyuarakan pernyataan sikap bersama yang salah satu poinnya menduga mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar menandakan masa gelap demokrasi di Indonesia.

"Secara kualitatif demokrasi Indonesia terus mengalami kemunduran dan sudah menuju masa gelap demokrasi abnormalitas sirkulasi elit partai adalah tanda buruk demokrasi," kata Usman Hamid ketika membacakan pernyataan sikapnya.

Aktivis 98 Melawan juga menduga ada aktor utama di balik mundurnya Airlangga dari kursi ketum Golkar. 

Aktor utama ini, ungkap Usman, sedang melakukan kudeta demokrasi atau melakukan pengambilalihan kekuasaan secara semena-mena. Bagi mereka, aktor ini telah mengabaikan prosedur normal pergantian kepemimpinan di tubuh partai.

"Aktor utama dalam proses 'kudeta demokrasi' ini diduga kuat adalah Joko Widodo," ucap Usman.

Aktivis 98 Melawan kemudian mendorong seluruh kader partai politik untuk sungguh-sungguh menegakkan demokrasi dengan menolak seluruh proses politik yang melanggar proses demokrasi.

"Kasus mundurnya Airlangga Hartarto (AH) dari posisi Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak pada 10 Agustus 2024 dan minim argumen kokoh adalah fakta politik yang menunjukkan abnormalitas sirkulasi elit partai itu," sebut pernyataan sikap Aktivis 98 Melawan.

Sebelumnya, pihak Istana merespons pengunduran diri Airlangga. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah tudingan Presiden Jokowi ikut campur dalam mundurnya Airlangga.

Menurut Ari, pengunduran diri itu pilihan pribadi Airlangga. Selain itu, urusan tersebut ada di ranah internal partai.

"Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," kata Ari Diwpayana melalui keterangan tertulis, Senin (12/8/2024). []