Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, dinilai telah menghina institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Asosiasi DPRD se-Indonesia (Adeksi) pun bereaksi. Mereka akan menggelar pertemuan untuk membahas sikap resmi atas sejumlah pernyataan Ahok tersebut. Bahkan DPRD DKI Jakarta berancang-ancang untuk melakukan langkah hukum

Kepada pers, Ketua Adeksi, Ferrial Sofyan mengatakan, sejumlah anggota DPRD di daerah sudah meminta dirinya bertindak menyikapi pernyataan Ahok yang merendahkan institusi DPRD, dengan menyebut anggota dewan sebagai pemeras, calo, budak dan lainnya.

“Kita sedang mengagendakan melakukan pertemuan dengan seluruh anggota dewan se-Indonesia untuk membahas pernyataan Ahok ini. Ada kekhawatiran teman-teman di beberapa daerah kalau pernyataan ini dibiarkan, bakal menular ke beberapa kepala daerah lainnya,” ujar Ferrial, yang pernah menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta, bahkan bersiap mengambil langkah lebih jauh. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik menyebut, ada rencana melaporkan Ahok ke kepolisian. “Jalur hukumnya ditempuh juga, kita mau mengajukan ke kepolisian, karena ini kan penghinaan terhadap lembaga negara," ujar Taufik kepada pers di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (12/09).

Taufik menyebut Ahok melakukan penghinaan dengan menuding DPRD bermasalah terkait konteks Pilkada melalui DPRD. “Banyak (penghinaan dengan sebutan) DPRD calo, DPRD kerjanya main golf aja. Segala macamlah penghinaan," ujarnya.

Taufik mengatakan, Ahok semestinya sadar dalam menjalankan roda pemerintahan, ada hubungan antara eksekutif dan legislatif. “Ahok nggak sadar kalau dia mau menyelenggarakan pemerintah, ada instrumen penting, satu legislatif satu eksekutif, nggak bisa sendiri-sendiri. Ini hubungan tata negara, jadi jangan dinafikan, jangan dihina-hina," terang dia.

Taufik menyebut rencana pelaporan Ahok ke penegak hukum sempat dibahas dalam rapat pimpinan fraksi dan dewan kemarin. Taufik mengatakan, sebagian besar fraksi menyetujui pelaporan Ahok ke polisi.

“Kemarin kan disampaikan juru bicara Dewan, Selamet Nurdin dari PKS, jalur hukum kita tempuh kemudian jalur-jalur yang merupakan kewenangan dewan sesuai UU juga dilakukan termasuk di dalamnya interpelasi," ujar Ketua DPD Gerindra DKI ini.

Dia mengatakan pelaporan akan dilakukan minggu depan. "Kebanyakan fraksi sepakat seperti ada Demokrat, PPP, PKS, Golkar," ujar Taufik.