Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat Lampung menyatakan marah dan terhina karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung yang menggunakan hewan kera sebagai maskot Pilkada Kota Bandarlampung 2024.

Sebelumnya, KPU Kota Bandarlampung bersama Wali Kota Eva Dwiana meluncurkan penggunaan maskot dan jingle Pilkada Bandarlampung ini diluncurkan di Tugu Adipura, Minggu (19/5/2024).

Ketua Majelis Punyimbang Adat Lampung (MPAL) Kabupaten Pesawaran, Farifki Zulkarnayen Arif (Gelar Suntan Junjungan Makhga) mengatakan, di masyarakat adat Lampung, kera atau monyet adalah sosok hewan yang rakus dan serakah.

"Dari zaman ke zaman, simbol-simbol binatang yang ada di adat Lampung tidak ada yang menggunakan hewan kera. Sekarang malah kera dipakaikan baju adat Lampung," kata Farifki, Minggu (19/5/2024).

Mewakili Punyimbang, Farifki Zulkarnayen mengaku pihaknya sangat terhina baju (kawai) adat Lampung dipakaikan ke kera atau monyet. 

Menurut Farifki, hal itu sama saja menggambarkan bahwa jelma (orang) Lampung adalah kera.

"Tidak pantas itu sebagai ikon untuk Pilkada. Saran saya diganti saja, janganlah seperti tidak tahu adat," kata Farifki.

Farifki mengatakan, ada peribahasa Lampung dulu atau nasihat orang tua kepada anaknya yang bilang "Dang nikhu gegoh kekha" atau artinya jangan menirukan seperti kera.

"Kalau niatnya mau memperkenalkan wisata kera ya lain cerita nya. Ini ikon Pilkada, jelma Lampung Wat Fiil Pesenggiri dipakai itu filsafat hidup kita sehari-hari. Harapan kami, KPU bisa meminta maaf kepada masyarakat Lampung," kata Farifki.

Pendapat sama disampaikan tokoh masyarakat Lampung, Alzier Dianis Thabranie. Menurut Alzier, masyarakat marah karena pakaian adat Lampung dipakaikan kepada kera yang filosofinya dianggap tidak baik.

"Pakaian adat dipakaikan ke kera, kera itu lambang keburukan, bukan lambang kemaslahatan. Sebagai orang Lampung, saya tidak terima," kata mantan Ketua Golkar Lampung tiga periode ini.

Alzier meminta KPU Bandar Lampung menjelaskan alasan kenapa menggunakan kera sebagai maskot atau ikon Pilkada. Jangan sampai tidak ada penjelasan, karena masyarakat Lampung bisa semakin marah.[]