Angka kemiskinan di Provinsi Lampung terus menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, hingga September 2012, tercatat penduduk miskin sebanyak 1.218,99 ribu orang atau 15,65 persen dari seluruh penduduk Lampung yang berjumlah 7.608. 405 jiwa.

Tahun lalu, pada September 2011, warga miskin berjumlah 1.269,1 ribu jiwa atau 16,58 persen dari seluruh penduduk Lampung. “Data tersebut menunjukan bahwa terjadi penurunan sebesar 50,11 ribu orang,” ujar Plh. Kepala BPS Provinsi Lampung Herum Fajarwati, saat menggelar ekspose di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Senin (13/05).

Dijelaskan, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan tersebut, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. “Dengan pendekatan ini, dapat dihitung head count index, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan,” jelasnya.

Metode yang digunakan adalah dengan menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dua komponen. Yakni garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). “Penghitungan GK dilakukan terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Sementara pengertian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK,” ungkapnya.

Harum melanjutkan, GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas. Di antaranya padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, serta lainnya.

Kemudian GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.

BPS mensinyalir, menurunnya angka kemiskinan tersebut karena adanya sejumlah program pemerintah daerah dan pusat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah. “Banyak program yang telah digulirkan pemerintah, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan lainnya,” tandasnya.