Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dipantau 36 perwakilan negara dari Eropa dan Asia.

Mereka mengunjungi provinsi Jatim untuk menyaksikan langsung Pilkada serentak 2024.

KPU RI memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah Election Visit Program (EVP) karena Pilkada di provinsi ini memiliki karakteristik unik yang tak ditemukan di daerah lain. 

Salah satu daya tarik utama Pilkada Jatim adalah keberadaan 3 perempuan yang maju sebagai calon gubernur. Fenomena ini jarang terjadi dalam pesta demokrasi di Indonesia.  

Pilkada di Jatim juga menyajikan fenomena unik lainnya. Di mana ada satu calon kepala daerah melawan kotak kosong.  Hal ini menarik minat para peneliti dan pengamat dari berbagai negara untuk mempelajari dan memantau proses demokrasi di Jatim.

Peserta EVP akan mengikuti seluruh rangkaian Pilkada serentak, mulai dari proses pencoblosan, penghitungan suara, hingga proses rekapitulasi hasil pemungutan suara. 

EVP akan mengamati langsung bagaimana proses demokrasi dijalankan di Jawa Timur, dan diharapkan dapat mempelajari best practices dari penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.

Komisioner KPU Jatim, Nur Salam, mengatakan, pemilihan Jawa Timur sebagai tuan rumah EVP merupakan bukti kepercayaan internasional terhadap proses demokrasi di Indonesia. 

Nur Salam berharap program ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan Pilkada, serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Kami di KPU melakukan pendampingan. Nah, KPU provinsi ini melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota. Segala hal kaitannya dengan logistik juga. Selain itu, kami memastikan bahwa komisioner KPU Jatim tidak abai dengan kondisi penyelenggara Pemilu di lapangan," kata Nur Salam, Minggu (24/11/2024).

EVP di Jawa Timur diharapkan dapat menjadi ajang pembelajaran bagi negara-negara peserta, terutama dalam hal penyelenggaraan Pilkada yang transparan, jujur, dan adil.

Program ini juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama internasional dalam bidang demokrasi dan pemilu. []