Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan, Usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah berkontribusi terhadap 97% penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Menurut Sri Mulayni, angka itu lebih tinggi dibandingkan negara lainnya.

"Sebanyak 97% Indonesia job creation dilakukan oleh UMKM, ini relatif sangat tinggi dibandingkan banyak negara lain. Ini juga menunjukkan bahwa mungkin dominasi dari penciptaan kesempatan kerja oleh UMKM not necessarily a format sector," kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3/2024).

Sri Mulyani mengatakan, kontribusi UMKM terhadap PDB juga cukup tinggi yaitu sebesar 61%. Namun, dari 64 juta UMKM di Indonesia, baru 20% yang bisa mengakses pembiayaan dari perbankan.

Menurut dia, masih ada 29 juta UMKM lainnya yang belum mendapatkan akses pembiayaan. Sehingga mau tidak mau mereka masih terjebak dengan rentenir.

"Kita semua tahu, pada akhirnya UMKM seperti tadi 29 juta yang belum dapat akses pembiayaan, mereka akan jatuh pada mekanisme pasar biasa, melalui rentenir, pembiayaannya sangat tinggi," jelas dia.

Menurut Sri, masalah pembiayaan tersebut yang menyebabkan UMKM sulit naik kelas. Padahal kontribusi UMKM ke perekonomian dan tenaga kerja di dalam negeri sangat besar.

"Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah pembiayaan. Ada 29,2 juta tidak mampu mengakses pembiayaan, ini lebih ke akses. Itu adalah constraint atau karena masalah affordability," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, dia berharap BRI melalui BRILink dapat menjangkau 29 juta pelaku usaha kecil ini untuk mendapatkan akses pembiayaan, karena dapat berdampak baik pada penciptaan lapangan kerja dan perekonomian dalam negeri.

Sri mengatakan, Pemerintah telah menggelontorkan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di semua Bank Himbara untuk mendukung UMKM.

Untuk anggaran tahun 2024 sebesar Rp47 triliun untuk membayar selisih bunga yang harusnya 6% menjadi hanya 3%.

"Kita juga memiliki KUR yang meskipun di depan nasabah adalah bank. Namun subsidinya dibayar oleh APBN. Anggarannya Rp47 triliun di 2024 untuk meng-cover 280 triliun plafon kredit usaha rakyat yang akan disalurkan lebih dari 44,8 juta debitur," kata Sri Mulyani. 

Ini adalah contoh instrumen APBN yang bisa di-leverage untuk bisa menggunakan dana dari perbankan, namun mengurangi beban UMKM yang sangat tinggi.[]