Akar persoalan banjir di Ibu Kota disebabkan karena semua fasilitas dan sarana tidak digunakan secara maksimal. Fasilitas dan sarana tidak maksimal dikarenakan adanya praktik korupsi.

"Orang pintar banyak, uang banyak. Saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Seminar Sehari Solusi Mengatasi Banjir Jakarta digelar oleh Masyarakat Hidrologi Indonesia bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (30/10).

Menurut Ahok, gaji pegawai negeri sipil (PNS) terendah di DKI Jakarta saat ini Rp7 juta. Selanjutnya pada tahun depan gaji terendah minimal Rp12 juta. Namun sayangnya hingga saat ini pelayanan publik belum maksimal.

"Masalahnya bukan uang tapi seberapa nekat saya memecat pegawai yang tidak mau patuh, kalau tidak menurut jadi staf saja," kata Ahok.

Ahok melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir. Hal ini dikarenakan dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek. "Penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata Ahok.

Menurut Ahok, dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di DKI. “Dalam mengatasi banjir kedepan DKI lebih fokus memperkuat tanggul yang sudah ada, serta pengadaan peralatan untuk mengeruk sampah dan lumpur yang mengendap,” pungkas Ahok.