Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membatalkan rencana awal Electronic Road Pricing (ERP) dibangun swasta. Ahok memastikan akan membangun sendiri Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar guna mengatasi kemacetan di Jakarta bila benar kebijakan 3 in 1 dihapus. Ahok akan

Menurut Ahok, alasannya mengubah pembangunan ERP karena prinsip dasar kebijakan itu pengaturan jalanan. Jika diserahkan ke swasta, Ahok khawatir ERP hanya dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan.

Ahok mengaku juga takut dipenjara karena berpotensi mirip dengan kasus yang menjerat mantan Wakil Menkum HAM Denny Indrayana yang ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus Payment Gateway pada 2014. Sebab Denny sebagai salah satu penggagas proyek tersebut.

"Kalau swasta, orang bikin sistem, ambil duit dari masyarakat, sebagian masuk dia, sebagian masuk ke pemda, kalau gitu ini mirip-mirip kasusnya Denny. Bisa-bisa nanti dipenjara," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (06/04).

Menurut Ahok, ERP akan mulai dikerjakan tahun depan. ERP dipersiapkan menjadi pengganti kebijakan 3 in 1 yang dianggap tidak efektif mengatasi kemacetan. Menjelang itu, Pemda DKI berencana memberlakukan kebijakan ganjil genap.

"Opsi kami penggantinya ERP, sebelum ERP opsi kita ganjil genap, selain dua itu enggak ada lagi," pungkas Ahok.