Ini diakui Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais sebagai pandangan pribadinya, bukan partai. Amien menyimpulkan pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh lebih kuat dibanding pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

Berbicara kepada pers, usai rapat harian PAN di Jakarta, Jumat (27/30), Amien menilai pemerintahan saat ini cenderung otoriter. Hal itu terlihat dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonn‎a Laoly yang mengintervensi urusan internal partai politik, dalam hal ini PPP dan Partai Golkar.

"Kalau lonceng kematian demokrasi mungkin terlalu tajam, tapi pemerintah cenderung otoriter. Saya angkat topi terhadap 10 tahun pemerintahan Pak SBY," ujar mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu.

Ia mengatakan, pemerintahan SBY jauh lebih kuat dari pemerintahan Jokowi. "Pak SBY dipilih 60 persen rakyat Indonesia tapi tidak ada sedikitpun mencampuri urusan parpol," ujar Amien yang menegaskan ini adalah pendapat pribadinya, bukan atas nama PAN.

Amien menyarankan agar pemerintahan Jokowi berbaik sangka terhadap Koalisi Merah Putih (KMP). Ini karena sangkaan pihak pemerintahan Jokowi yang direpresentasikan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selalu salah.

"‎Berkali-kali purbasangka mereka keliru, misal KMP akan memboikot pemerintahan Presiden. Dalam pelantikan Jokowi, Prabowo-Hatta tidak akan hadir (namun akhirnya hadir). Pada saat pembahasan APBNP paling sulit, disangka KMP akan boikot. Justru yang mendorong APBNP disahkan adalah KMP, PDIP sendiri malah agak alot," ujar Amien.

Khusus kepada Menkumham, Amien meminta agar bertindak sebagai wasit yang adil, tanpa berpihak ke salah satu kubu pada PPP maupun Golkar. ‎ "Mulailah pemerintahan dengan bersangka baik, setiap aksi ada reaksi. Mengapa jadi gaduh? Karena Kongres Golkar dan Muktamar PPP dicampur tangani mereka," tandas Amien.‎