Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diikuti oleh 269 daerah, masih ada 14 daerah yang bermasalah terkait penyiapan anggaran pelaksanaan.

“Berdasarkan monitoring kita itu sekitar 14 daerah bukan 32 daerah. Karena itu kita akan segera mengeluarkan radiogram, mengundang Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal ini para Sekda,” ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Reydonnyzar Moenek, kepada pers, di Jakarta, Rabu (15/04).

Donny mengatakan, terhadap daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, Kemendagri akan meminta klarifikasi secara langsung terkait kesiapan penganggaran. Kemudian juga akan melihat sejauh mana dan bagaimana proses persiapan dilakukan.

"Kalau ada hambatan dan kendala, apa itu. Nanti terjadi proses dialogis. Kita cluster mana daerah yang betul-betul siap sebelum tanggal 19 April. Mana daerah yang dapat memberikan jaminan pilkada tidak akan terganggu. Artinya betul terlaksana secara tepat waktu,” katanya.

Terkait 14 daerah yang masih bermasalah soal anggaran, Donny menyatakan hanya Majene, Sulawesi Barat yang meminta bantuan keuangan. Daerah ini hanya mampu menyediakan anggaran Rp13 miliar, sementara anggaran pilkada diperkirakan Rp27 miliar.

“Secara aturan Kemendagri tidak dapat memberi bantuan, karena wajib dibiayai dan atas beban APBD. Majene kita minta lakukan efisiensi. Harus efisiensi dong. Masa untuk pilkada tidak tersedia, sedangkan untuk yang lain tersedia. Kan belanja wajib,” ujar Donny.