Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding, oknum pajak sebagai penyebab utama penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta mengalami defisit sebesar Rp12 triliun.

Ia mengatakan, target penerimaan pendapatan terbesar DKI berasal dari pajak, yang dibayarkan oleh warga. Namun, tidak sedikit dari mereka yang justru bermain dengan oknum pajak sehingga dapat membayar dengan jumlah kecil atau bahkan tidak membayar sama sekali kewajiban tersebut.

“Ini memang karena tidak sedikit pengusaha yang bermain dengan orang-orang kami. Mereka ini modelnya tawar-menawar setoran pajak, jadi gimana bisa capai target," ujar Ahok kepada pers, di Balai Kota, Jakarta, Kamis (06/11).

Ahok mengatakna, kali ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak akan segan-segan menindak para oknum pajak juga pengusaha yang tertangkap bermain. “Jadi dari orang kami sendiri yang harus kami bereskan pertama, lalu pengusaha yang nakal juga demikian."

Sebelumnya Sekda Pemprov DKI Saefullah mengatakan, APBD yang totalnya sebesar Rp72,9 triliun mengalami defisit Rp12 triliun. “Jadi APBD kita ini sebetulnya hanya sampai Rp60 triliun, karena yang Rp12 triliun tidak tercapai," ujar Saefullah, Selasa (04/11) lalu.

Ia menyebut, program Electronic Road Pricing (ERP) yang diprediksi sudah jalan, tapi ternyata hingga kini masih uji coba dan menelan dana sebesar Rp2 triliun. Selain itu, ia menyebut, target pajak reklame yang tidak tercapai sebesar Rp4 triliun.

Berdasarkan data dari Badan Perencaaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), pada akhir September realisasi pajak baru menyentuh 60,1 persen dari target awal penerimaan Rp32,5 triliun. Sedangkan, dana perimbangan hanya diperoleh Rp11 triliun dari target Rp17,68 triliun juga sistem ERP dan IMTA memiliki potensi penerimaan Rp2 triliun, namun belum dapat terlaksana.