Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 masih mengalami permasalahan tekanan, karena besarnya angka subsidi. APBN juga masih dibebani oleh penyerapan anggaran yang belum maksimal, sehingga pertumbuhan tidak optimal.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal itu dalam pengarahan pada rapat kerja dengan kepala daerah dari seluruh Indonesia, di Jakarta Convention Center, Senin (10/01).

Masalah APBN, salah satu tantangan utama yang menurut Kepala Negara harus dihadapi pemerintah pada 2011. Terutama berkaitan dengan besaran anggaran untuk subsidi. Menurut SBY, ke depan subsidi harus tepat sasaran. "Golongan masyarakat mampu mengapa harus disubsidi yang mengurangi pembelanjaan kita?"

Masalah lainnya, terjadinya inflasi kenaikan harga pangan dan energi dunia. Menurut Kepala Negara, jika masalah ini tidak dicarikan pemecahannya, bisa berdampak pada kemiskinan dan pengangguran.

Pemerintah juga harus fokus pada masih kurangnya infrastruktur, termasuk energi listrik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, yang berdampak pada pertumubuhan ekonomi nasional.

Termasuk masalah yang masih dihadapi pada 2011, menurut Presiden, masih terjadi persoalan perijinan dan kepastian hukum yang menghambat investasi di seluruh Indonesia.

Karena itu, Presiden Yudhoyono meminta pemerintah daerah, DPRD, semua pihak, untuk memastikan kepastian hukum betul-betul tegak.

Dalam pidatonya di hadapan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, seluruh kepala daerah, serta seluruh Kapolda, Presiden juga mengakui masih terjadi penyimpangan dan praktik korupsi. Tidak saja di tingkat pusat, tetapi sampai ke daerah, termasuk di sektor perpajakan.

"Ingat, kalau tidak benar di perpajakan, penerimaan negara pasti berkurang. Mari kita pastikan penerimaan negara penuh kita dapatkan termasuk penerimaan dari pajak," katanya.

Pada bagian lain, Presiden mencatat sejumlah praktik usaha pertambangan dan kehutanan, yang masih merusak lingkungan.Untuk itu, SBY meminta para gubernur lebih keras terhadap praktik usaha kehutanan dan pertambangan yang lalai memperbaiki lingkungan.

Untuk memastikan semua berjalan sesuai instruksinya, Presiden mengatakan akan datang langsung menginspeksi daerah yang lingkungannya relatif rusak.

Masalah lain yang harus dihadapi pada 2011, fenomena politik uang yang nampak berkembang. Menurut Presiden, jika masalah ini dibiarkan akan merusak martabat demokrasi yang ingin ditegakkan. "Ini lonceng kematian bagi demokrasi."

Yang tak kalah pentingnya, Presiden berpendapat pelayanan kepada rakyat masih harus diperbaiki. Terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, serta pelayanan kaum marjinal.

Masalah perlindungan dan bantuan kepada Tenaga Kerja Indonesia juga menjadi perhatian Presiden pada 2011. Pasalnya, masalah ini dinilai masih memiliki kekurangan dan kelemahan mulai dari daerah, pusat, sampai di luar negeri.

Yang tak kalah pentingnya, Presiden menilai, sejumlah daerah dan jajaran pemerintah pusat juga dinilai masih belum memiliki kesiagaan dan kesigapan dalam mengatasi bencana alam. Para menteri koordinator, kata Presiden, bisa berkolaborasi supaya tahu inilah tantangan harus diatasi bersama pada 2011.