Menteri Luar Negeri (Menlu), Marty Natalegawa dan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro tengah melakukan kunjungan singkat ke Australia. Kunjungan itu akan membahas kerjasama bilateral dengan mitra keduanya Menlu dan Menhan Australia di Canberra. Selain membicarakan ekonomi, keduanya akan membahas berbagai hal terkait kerjasama pertahanan.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Marty Natalegawa dan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro tengah melakukan kunjungan singkat ke Australia. Kunjungan itu akan membahas kerjasama bilateral dengan mitra keduanya Menlu dan Menhan Australia di Canberra. Selain membicarakan ekonomi, keduanya akan membahas berbagai hal terkait kerjasama pertahanan.

Dalam siaran persnya, Jumat (16/03), Marty mengatakan, pertemuan kedua negara membahas isu keamanan seperti di kawasan seperti Laut China Selatan, perkembangan positif demokrasi di Myanmar dan kerjasama dalam konteks ASEAN. “Disamping itu juga membahas bidang ekonomi dan berbagai hal terkait kerjasama pertahanan di bidang pengembangan kapasitas.”

Pertemuan bilateral itu juga mendiskusikan perkembangan stabilitas dan keamanan di tingkat global dan kerjasama kedua negara di forum PBB. “Stabilitas dan keamanan baik di tingkat global maupun di tingkat regional sangat penting bagi upaya nasional kita untuk melakukan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Indonesia dan Australia merupakan negara kunci dalam menciptakan stabilitas di kawasan," ujar Marty.

Pertemuan kedua negara ini adalah yang pertama kali dalam format 2+2 yang melibatkan Menlu dan Menhan di kedua negara. Pertemuan dalam format 2+2 antara Indonesia dan Australia disepakati pemimpin kedua negara pada kunjungan Presiden SBY ke Australia tahun 2010 yang lalu.

Mekanisme ini melengkapi mekanisme bilateral yang ada yaitu Indonesia-Australia Annual Leaders’ Meeting pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan dan Annual Leadership Dialogue yang melibatkan tokoh non pemerintah. “Hubungan Indonesia dan Australia kuat, solid dan komprehensif. Mekanisme konsultasi juga sangat komprehensif yang melibatkan bukan hanya sektor pemerintah namun juga elemen masyarakat luas,” pungkas Menlu.