Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan isu pembatalan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum terkait pengesahan AD/ART Partai Golkar adalah kabar palsu alias hoaks.

"Oh, itu hoaks. Hoaks!" ujar Bahlil usai mengikuti acara senam bersama simpatisan dan kader di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (16/11).

"Saya gak perlu menanggapi yang hoaks," imbuhnya sambil berlalu.

Sebelumnya, dikabarkan sekelompok orang mengklaim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengabulkan gugatan mereka atas Kepengurusan Umum Partai Golkar. Gugatan itu dilayangkan oleh M. Ilhamsyah Ainul Mattimu.

Mereka mengklaim gugatan tersebut telah dikabulkan PTUN, dan PTUN telah membatalkan kepengurusan beringin di bawah Bahlil Lahadalia.

Sekjen Partai Golkar Sarmuji juga sudah memberikan bantahan. Sarmuji menuturkan bahwa klaim itu merupakan kabar bohong.

"Saya menerima laporan dari Bakumham bahwa gugatan tersebut bahkan belum diadili oleh majelis hakim," kata Sarmuji, dikutip Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan, Golkar telah menerima informasi detail perkara dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bahwa sidang perkara dimaksud baru mulai disidangkan pada hari Rabu, 20 November 2024 dengan agenda Sidang Pertama (pembacaan gugatan Penggugat).

Saudara. M. Ilhamsyah Ainul Mattimu telah mengajukan gugatan pembatalan SK Kemenkumham RI itu, tidak ada. 

"Berdasarkan informasi detail perkara di atas, maka Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 389/G/2024/PT.TUN.Jkt sama sekali belum pernah menerbitkan suatu putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat, apalagi membatalkan SK Menkumham RI terkait pengesahan AD/ART Partai Golkar," demikian Sarmuji. []