Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakank siap menerima aduan partai politik yang tidak lolos dalam tahapan administrasi perbaikan calon peserta Pemilu 2019. Ada 7 parpol yang dinyatakan KPU tidak bisa melanjutkan ke tahap verifikasi faktual.

“Dari sisi teknis tentu kita bersiap menerima aduan dari partai yang tidak lolos dihitung dari tiga hari kerja. Saat ini kita sedang bersiap," terang anggota Bawaslu, M Afifuddin di Jakarta, Selasa (26/12).

Bawaslu akan mengutamakan mediasi dalam penyelesaian masalah ini. Bawaslu akan terlebih dulu memanggil perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik yang mengajukan gugatan.

Proses mediasi akan membahas beberapa kesalahan minor yang menyebabkan masalah ini. Jika proses mediasi tak membuahkan kata sepakat, barulah proses selanjutnya ditempuh. "Tapi kalau tidak bisa maka proses ajudikasi dan selanjutnya yang akan berjalan," ujar Afif.

Adapun batas waktu pengajuan aduan terkait keputusan KPU adalah 3 hari kerja sejak surat keputusan (SK) verifikasi penelitian administrasi diserahkan pada 24 Desember. Bawaslu pun menunggu pengaduan partai politik yang tak puas hingga 29 Desember. “Tanggal merah tidak dihitung ya," tukas Afif.

Tujuh partai politik yang dinyatakan gagal lolos tahap verifikasi faktual antara lain PPPI, PIKA, Partai Bhinneka, Parsindo, Partai Republik, Partai Idaman dan Partai Rakyat. Ketujuh partai politik tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dokumen yang wajib diserahkan kepada KPU dan hasil penelitian administrasinya terhadap daftar kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota tidak memenuhi syarat.