Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, dan Partai Amanat Nasional ( PAN) mencapai kesepakatan untuk berkoalisi dalam pilkkada di 5 provinsi. Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.

Kesepakatan itu dicapai setelah petinggi ketiga partai bertemu di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Minggu (24/12) malam. Kolaborasi di tingkat daerah ini, menjadi langkah awal untuk menjajaki koalisi lebih besar pada Pilpres 2019 mendatang.

“Kami bertiga, kami akan terus menjaga kebersamaan di dalam event politik. Khususnya di pilkada gubernur," terang Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (24/12) malam.

Sohibul mengatakan, PKS dan Gerindra serta PAN sudah sepakat di Jawa Barat. “Kami bertiga (juga) akan hand in hand di Jawa Tengah. Kemudian di Sumatera Utara, di Kalimantan Timur, di Maluku Utara," terang Sohibul.

Adapun nama-nama bakal calon gubernur dan wakilnya di setiap provinsi segera diumumkan dalam waktu dekat, usai dibahas internal partai masing-masing.

“PKS hari Rabu akan mengadakan rapat DPP. Kalau di Gerindra (rapat) di Dewan Pembina. Nanti insya allah, pada hari Rabu diberikan nama-nama," katanya.

Sementara untuk Pilkada di Jawa Timur, ketiga partai politik tersebut masih belum menemukan kata sepakat untuk berkoalisi. Rencananya, awal tahun 2018 baru akan diumumkan bagaimana keputusannya.

“Ada beberapa yang di-pending. (Pilkada) Jawa Timur setelah tahun baru kami punya kesepakatan," ujar Sohibul.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa koalisi yang mereka bangun, tidak mutlak. Dalam arti, bisa saja sewaktu-waktu mereka mengusung calon yang berbeda karena ada pertimbangan penting lain dari sekedar mengedepankan koalisi.

“Kami sudah sepakat juga bahwa di beberapa tempat, kami akan mengambil jalan yang berbeda-beda. Jadi kalau kami berpisah di beberapa tempat itu bukan tabu bagi kami," kata Prabowo.

Dikatakan Prabowo, koalisi Partai Gerindra, PAN dan PKS akan berjalan dinamis. Karena itu tidak ada kesepakatan baku sehingga setiap daerah harus berkoalisi.

“Tidak harus terlalu formal, terlalu ketat begitu. Jadi kami juga harus mendengarkan partai kami di daerah. Mereka kan sudah membangun partai kami dari bawah. Jadi kalau pendapat mereka kami di katakanlah daerah A, kami cocoknya sama partai ini pak, kami cocoknya mendukung partai ini, ya kami juga harus mempertimbangkan dan mendengarkan suara dari bawah," tandas Prabowo.