Banyak alasan yang membuat pemerintah harus bertindak tegas terhadap Research in Motion (RIM). Penyedia layanan BlackBarry (BB) di Indonesia itu, nyaris tak memberikan manfaat bagi negara. Selama ini RIM tidak membayar pajak sepeserpun kepada Indonesia. Bahkan, tak bersedia membangun infrastruktur jaringan apa pun di sini.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dalam akun twitternya, tifsembiring, Selasa (11/01), mencoba menjelaskan kebijakannya atas BB.

Dengan fakta seperti itu, dalam akunnya, Tifatul menyebutkan, salahkah jika Indonesia meminta "JATAH" buat NKRI seperti itu. Tenaga Kerja, konten lokal, hormati dan patuhi ketentuan Hukum dan UU di RI yg berdaulat ini."

Tifatul merasa perlu menjelaskan hal itu, agar kebijakannya meminta RIM mematuhi UU, tak disalahtanggapi oleh para pengguna BB di Tanah Air. Ia berpendapat, bagaimana pun RIM harus mengikuti UU yang berlaku.

Mengutip data, Tifatul menjelaskan, sedikitnya ada 3 juta pelanggan RIM/BB di Indonesia. Dari jumlah itu, 2 juta pelanggaran resmi dan sisanya pelanggaran pasar gelap. Dengan rata-rata menagih US$7 per orang per bulan, RIM menangguk pemasukan bersih Rp189 miliar per bulan atau Rp2,268 triliun per tahun.

"Itu uang rakyat Indonesia untuk RIM," tulis Tifatul.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta RIM dan BB mematuhi UU, di antaranya agar menutup akses layanan konten pornografi. Jika tidak, Tifatul mengancam akan menutup layanan BB di Tanah Air.

Rencananya, 17 Januari ini, pihak RIM diminta datang untuk membicarakan masalah itu. Jika tak ada respon memadai, apa boleh buat, layanan BB tamat sudah di Indonesia. RIM sebenarnya setuju membangun server di Indonesia, tetapi tidak ingin mengeluarkan investasi untuk itu.