Perbedaan kalender hijriah antara pemerintah dan sejumlah ormas Islam merupakan persoalan lama yang terus diupayakan penyelesaiannya. Pemerintah berharap ada kesepakatan soal kalender hijriah ini sehingga penetapan awal Ramadhan dan Syawal tidak akan berbeda lagi.

Demikian disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Selasa (05/05). “(Penyatuan) kalender hijriah ini dapat membuat umat Islam secara keseluruhan mempunyai pegangan yang sama dalam menjalankan ibadahnya, khususnya mengawali Ramadhan, menentukan 1 Syawal dan Idul Adha.”

Menag mengatakan penyatuan kalender hijriah, merupakan hal yang penting karena terkait erat dengan persoalan keumatan dan ibadah yang cukup krusial. Lukman berharap kalender hijriah di Indonesia dapat disamakan. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi pelopor di dunia dalam menyatukan kalender yang merujuk pada penanggalan qomariyah atau berdasarkan peredaran bulan itu.

Dalam upaya penyatuan kalender hijriah, Menag mengatakan pihaknya telah menemui Muhammadiyah untuk mencapai titik temu dalam penetapan kalender.

“Kami kemarin diskusi muzakarah dengan PP Muhammadiyah. Alhamdulillah semua pimpinan PP Muhammadiyah hadir. Ada kesamaan tujuan cara pandang dan keinginan agar setidaknya kita bisa menyatukan kapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah,” ujarnya.

Menurutnya, hal yang sama juga akan dilakukan ke ormas Islam lain seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). “Lebih jauh lagi Indonesia diharapkan bisa jadi pionir pelopor menyatukan kalender Hijriah secara nasional dan global,” ujar Menag.