Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membuka cabang di beberapa provinsi di Indonesia pada tahun depan. Pulau Sumatera adalah target pertama KPK. Terkait rencana tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan akan menunggu studi dari KPK terlebih dahulu.

"Kita menunggu studinya, apa cukup orang (di KPK)," ujar JK kepada pers di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (19/12).

Wapres menilai pengawasan di daerah akan sulit dijalankan karena komisioner KPK berada di Jakarta. "Komisionernya kan di Jakarta, apa bisa mengawasi di daerah itu? Komisioner 4 dari 5 yang ada, biar diuji coba dulu, 1 sampai 2 orang komisioner, jangan langsung."

Wapres menyebut, selama ini kekuarangan SDM menjadi kendala besar bagi KPK. "Yang di Jakarta saja KPK kesulitan orang, ditarik sedikit kejaksaan itu sulit KPK buat jalan. Jadi karena itu bisa 4 orang dulu," terang JK.

Wapres berpandangan, apabila tidak disiapkan perangkat pengawasan di daerah, ditakutkan akan menciptakan mafia hukum di tubuh KPK. Oleh karena itu, apabila KPK membuka cabang di daerah perlu disiapkan orang terlebih dahulu serta sektor perangkatnya.

"Kalau enggak disiapkan orang, enggak disiapkan sektor perangkatnya, bisa itu (KPK) jadi mafia hukum," jelasnya.

Wapres mengingatkan, dengan kewenangan yang begitu besar, KPK harus berhati-hati. "Karena begitu besarnya kewenangan KPK, maka begitu orang diambil maka tidak ada SP3-nya. Jadi kewenangan yang begitu besar bisa menimbulkan macam-macam," ujar dia,.

Rencananya, KPK akan membentuk 3 cabang daerah yang masing-masing berada di Medan (Sumatera Utara), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Namun rencana itu harus menunggu persetujuan DPR lantaran KPK membutuhkan persetujuan alokasi anggaran untuk mewujudkan rencana ini.