Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim meminta maaf atas terjadi polemik berkelanjutan sehubungan dengan rapat dengar pendapat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama 9 perusahaan tambang, termasuk Freeport. Chappy membantah telah terjadi pemukulan terhadap Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo.

“Tidak benar telah terjadi pemukulan sebagaimana pemberitaan di media. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak Mukhtar sendiri bahwa tidak terjadi pemukulan,” ujar Chappy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (09/02) malam.

Dikatkaan Chappy, RDP Komisi VII DPR dan 9 perusahaan tambang berjalan kondusif dan konstruktif. Pasca rapat selesai, Mochtar Tompo menghampirinya ‎dan Chappy pun mempertanyakan tanggapan Mochtar terkait ketidakkonsistenan Freeport untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter).

"Dan meminta Pak Mochtar untuk menunjukkan ketidakkonsistenan tersebut. Saya sangat menghargai Komisi VII DPR atas masukan dan pertanyaan yang konstruktif yang diajukan para anggota dewan," ujar dia.

Mantan Kasau itu mengatakan, hal yang terjadi usai rapat Komisi VII DPR tentunya tidak diinginkan pihak manapun. Karena itu, ia meminta maaf atas insiden tersebut.

"Dengan tulus saya memohon maaf kepada Komisi VII DPR RI atas polemik yang terjadi. Saya memastikan akan tetap mematuhi hukum dan seluruh peraturan di Indonesia. Saya berharap dapat terus bekerja sama dan berkontribusi kepada seluruh pemangku kepentingan di Papua dan Indonesia," tandasnya.