Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebut sebagian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga bocor tak cocok dengan data asli.

Hal tersebut disampaikan Hadi berdasarkan analisis sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) soal dugaan bocornya NIK dan NPWP warga yang ramai belakangan ini. Hadi mengatakan pihaknya sudah menggandeng BSSN untuk melakukan validasi data-data yang dibocorkan.

"Nomor HP, NIK, dan NPWP. Analisa sementara BSSN sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli," kata Hadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

"Ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten, sehingga ada sebagian tak sesuai dengan pemiliknya. Baik NIK dan NPWP," kata  menambahkan.

Dalam pertemuan tersebut Hadi juga memastikan kebocoran data NPWP warga bukan berasal dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang beberapa waktu lalu mengalami serangan siber.

Hadi mengatakan internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sudah menindaklanjuti terkait dugaan kebocoran data ini. Kemenkeu juga melibatkan BSSN dalam menyelidiki hal tersebut.

"Minggu ini kita gelar rapat tingkat menteri yang dihadiri Dirjen Pajak dan BSSN untuk cari solusi dan motivasinya terkait kebocoran ini," ucapnya.

Sebelumnya, dikabarkan sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Di antara data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka.

Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X (Twitter) pada Rabu (18/9/2024).

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh saat itu. []