Korupsi dan BUMN, memang dua kata yang berbeda namun kalau digabungkan masyarakat akan maklum bahwa memang korupsi ada di BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Pertanyaan selanjutnya apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahu akan terjadinya korupsi di tubuh pemerintahannya, khususnya di BUMN?

Pertanyaan tersebut terjawab sudah. Presiden SBY saat melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Selandia Baru menyatakan bahwa dirinya telah memiliki data kemungkinan terjadinya korupsi. Data tersebut termasuk di BUMN atau dalam hubungan BUMN dengan pihak swasta.

"Saya sudah punya datanya. Ada kasus-kasus yang sedang berkembang. Aneh. Saya sudah minta untuk segera diinvestigasi. Ada di kalangan BUMN, ada yang menyangkut swasta berhubungan dengan BUMN, dan lainnya," ujar Presiden mantap.

Bahkan Presiden menyatakan bahwa dirinya juga mendapat masukan bahwa ada sebuah agen atau kelompok mendapat bisnis dengan keuntungan terlalu besar. Namun, SBY tak mau menyebutkan kelompok atau agen yang mendapat keuntungan besar tersebut karena menurutnya perlu ada investigasi lebih lanjut.

Presiden hanya memberi contoh, jika investasi proyek tersebut Rp1,0 triliun, pengembalian atas investasinya mungkin 10% sampai 20% itu wajat. Namun bila pengembalian investasinya sampai 50% itu luar biasa. "Nah, kalau keuntungannya 5.000%, misalnya, itu kan rampok. Negara dirugikan. Tidak boleh itu," jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam waktu dekat SBY menyatakan bahwa dirinya juga akan mengeluarkan instruksi baru untuk mengingkatkan pemberantasan korupsi terutama dalam pemeriksaan pengadaan barang. Terutama pengadaan barang di departemen termasuk di TNI dan Polri.

Instruksi terebut bisa berupa arahan Presiden kepada jajaran menteri atau kerja sama dengan lembaga di luar pemerintah, seperti dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga, ada sinergi dan koordinasi yang baik untuk memberantas korupsi.

Lebih lanjut Presiden menegaskan dirinya tidak ingin ada lagi penggelembungan nilai (mark up) dalam pengadaan barang atau proyek. "Bayangkan kalau mark up ratusan miliar atau triliunan rupiah, negara akan sangat dirugikan," keluh Presiden.

Bila Presiden telah memiliki data korupsi di pemerintahan terutama di BUMN, kita tinggal menunggu aksi nyata dari Presiden SBY dalam mengambil tindakan memberantas korupsi di BUMN. Apakah gebrakan tersebut salah satunya adalah dengan digantinya seluruh jajaran Direksi Jamsostek belum lama ini? Semoga itu salah satu gebrakan Presiden SBY, kita menunggu gebrakan lainnya.