Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) menyepakati pemilihan presiden dan wakil presiden selambat-lambatnya tiga bulan (Juli) setelah pemilu legislatif yang dilaksanakan 5 April 2004.

Disamping itu, pemilihan presiden dan anggota legislatif merupakan satu kesatuan meski hari H-nya tidak bersamaan.

Panja tetap berjalan dengan melakukan finalisasi dan merumuskan antara lain berkaitan dengan bagaimana ketika calon presiden atau wakil presiden meninggal dunia pada saat proses pemilu berjalan dan pemberian fasilitas pengamanan dan kesehatan bagi para calon.

Bila calon meninggal dunia setelah masa pendaftaran dan sebelum masa kampanye maka calon presiden/wapres dapat digantikan. Tetapi, bila calon meninggal dunia pada saat kampanye dimulai sampai dengan saat pemilihan berlangsung maka tidak bisa digantikan.

Bila kemudian pasangan calon presiden/wapres kurang dari dua pasang pada saat pemilihan maka pemilihan akan diundur selama satu bulan untuk penambahan calon dan kampanye ulang.

Pansus RUU Pilpres, sesuai keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, disahkan dalam rapat paripurna 7 Juli. Tampaknya lobi antarfraksi masih akan digelar dua-tiga hari ke depan. Memang, pengesahannya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Bisa saja diputuskan melalui voting di rapat paripurna, bukan dalam rapat Pansus.

Masih ada dua pasal krusial, yakni persyaratan partai atau gabungan partai untuk bisa mencalonkan serta persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Persyaratan partai atau gabungan partai untuk bisa mencalonkan seorang presiden dan wakil presiden, terbagi dalam empat varian. Yaitu, partai atau gabungan partai minimal memperoleh 20% suara pemilu, 15% suara pemilu, 3% suara pemilu, dan nonpersentasi.

Sedangkan soal syarat calon presiden dan wakilnya, masih {deadlock} seputar usulan pendidikan formal calon presiden dan wakil presiden. Tapi, syarat lainnya sudah tidak ada masalah, semisal sehat jasmani dan rohani, serta cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.