Partai Demokrat dan PKB mendorong untuk mengkaji ulang pemilihan presiden (pilpres) dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) yang pelaksanaannya digelar serentak.

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Demokrat sejak awal mendorong pemisahan dua pemilihan itu. Alasannya, penyerentakan membuat masyarakat hanya terfokus pada pilpres.

"Kami mengatakan bahwa serentak itu bukan tidak baik, tetapi kami perlu mengkaji kembali apakah lebih baik kalau dipisahkan seperti terdahulu, pileg duluan baru setelah itu pilpres," kata AHY dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurut AHY, fokus masyarakat terhadap pileg berkurang saat ini. Sebab masyarakat tidak punya waktu untuk mengenal calon wakil rakyat.

AHY juga mengritisi sistem pengusungan capres-cawapres saat ini. Partai politik mengusung kandidat pilpres dengan modal perolehan suara pileg 5 tahun sebelumnya.

"Kalau menggunakan hingga hari ini untuk pemilu atau pilpres 5 tahun ke depan, rasa-rasanya mood rakyat itu bisa berubah, dalam 5 tahun, jadi tidak bisa kemudian relate dengan kondisi hari itu," kata AHY.

PKB juga mengusulkan pemisahan pilpres dengan pileg. Usulan itu disampaikan sebagai hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB yang digelar di Jakarta pekan ini.

Menurut PKB, penyerentakan membuat masyarakat tak memperhatikan visi misi caleg.

"Memang keserentakan kemarin akhirnya calon anggota legislatif DPR RI enggak diperbincangkan, enggak dianggap punya visi apa, semuanya terarah pada pilpres," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Ada pun, ikhwal Pemilu serentak mulai diterapkan pada Pilpres 2019. Pemilihan umum dilaksanakan dengan menyerentakkan pilpres, pemilihan anggota DPR RI, anggota DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Padahal pemilu-pemilu sebelumnya sejak reformasi, pileg digelar beberapa bulan sebelum pilpres. Pengusungan capres cawapres menggunakan perolehan suara pada pileg terbaru itu. []