Politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) arif menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemerintah seharusnya tidak perlu reaktif terhadap masalah dan harus mampu menyelesaikan tekanan yang ada.

"Harusnya wajar saja dan tidak perlu reaktif, apa yang dialami Presiden Jokowi belum ada apa-apanya dibanding SBY selama 10 tahun," kata Ramadhan Pohan, kemarin.

Pernyataan Ramadhan menanggapi pernyataan pihak istana yang menyatakan draf revisi Pasal 263 ayat dan memperluasnya melalui Pasal 264 dalam RUU KUHP tentang Penghinaan Presiden itu, sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Ramadhan, hal yang sama juga dialami SBY. Namun, saat itu SBY tidak pernah mempermasalahkan kebijakan Presiden sebelumnya. Karena itu, dia meminta Pemerintah Jokowi tidak menyalahkan SBY.

"Ada kearifan SBY, tidak menyalahkan kebijakan Megawati sebagai Presiden. itu kebiasaan tidak baik bila menyalahkan," kata Ramadhan.

Ramadhan minta pemerintah tidak perlu menyeret-nyeret nama SBY. Pemerintah harus tetap menjaga marwah demokrasi dan jangan mundur ke belakang. "Kalau masalah hari ini yah diselesaikan saja. Jangan menyeret-nyeret masa lalu. SBY juga tidak bisa menjelaskan masalah saat ini, jadi arif saja, hadapi masalah ini, hadapi tekanan ini," kata Ramadhan.

Pemerintah saat ini memang sedang berusaha menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden. Ini dilakukan dengan merevisi KUHP. Draf revisi telah diajukan untuk dibahas di Komisi III DPR.