Langkah lima orang yang mengaku kader PDIP mengakui kesalahan dan berjanji mencabut gugatan terkait keabsahan Surat Keputusan (SK) DPP PDIP 2024-2025 diapresiasi DPP PDIP. 

PDIP memperingatkan pihak yang diduga berada di balik penjebakan para kader tersebut agar tidak bermain-main.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Jairi, Djupri, Manto, Sujoko, dan Suwari. 

Sebelumnya, para kader PDIP ini menggugat SK PDIP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun akhirnya mereka berlima mengaku telah dijebak.

"Kami sudah mendengar bahwa kader kami yang mencabut surat kuasa dan mencabut juga gugatan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara, tentunya kami melihat bahwa ini adalah langkah yang menjadi tanggung jawab, karena mereka mengetahui bahwa tanda tangan tersebut ternyata dimanipulasi," kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/9/2024). 

Ronny mengatakan, para kader tersebut awalnya diminta menandatangani kertas kosong yang kemudian dijadikan surat kuasa untuk menggugat SK Kemenkumham terkait kepengurusan partai. 

Namun setelah menyadari bahwa tanda tangan mereka dimanipulasi, para kader tersebut mencabut gugatan dan surat kuasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PTUN.

"Tentunya kami memperingati para pihak yang mencoba untuk mengganggu PDIP yang menghalalkan segala cara, memanfaatkan orang kecil, kader kami yang tidak mengerti hukum untuk mengganggu PDIP, mengganggu kedaulatan PDIP,” jelas Ronny.

Ronny mengatakan, PDIP tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan partai dengan cara memanipulasi anggotanya. 

"Kami sampaikan bahwa kami siap berhadapan untuk pihak-pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Ronny.

Ronny mencurigai adanya keterlibatan kekuasaan di balik upaya menggugat PDIP ini. 

Untuk itu Ronny meminta semua pihak untuk menanyakan kepada Mulyono sebagai salah satu pihak yang bisa saja memiliki keterlibatan. 

“Ya kalau kami melihat bahwa ini, dugaan kami adalah tangan-tangan kekuasaan ya, ya coba mungkin rekan-rekan media tanya ke istana. Coba tanya ke namanya Mulyono kan. Coba ditanya, apakah memang ini ada peran di belakang gugatan ini? Ya silakan, dan publik juga sudah bisa menilai kan. Beberapa media sudah sampaikan adanya pembegalan terhadap partai-partai politik kan," pungkas Ronny. []