Parlemen Myanmar secara resmi melantik presiden baru, Htin Kyaw, pada Rabu (30/03). Pelantikan ini menandai sejarah baru, peralihan kepemimpinan dari junta militer ke tangan sipil secara damai. Hton Kyaw merupakan presiden pertama Myanmar yang tidak memiliki hubungan dengan militer selama lebih dari setengah abad.

Htin Kyaw, dipilih sendiri oleh Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memenangi pemilu November lalu. Suu Kyi sendiri tidak bisa mencalonkan diri menjadi presiden karena konstitusi Myanmar melarang presiden memiliki suami atau anak berkewarganegaraan asing. Mendiang suami dan 2 anak Suu Kyi merupakan warga negara Inggris.

Dalam pidato singkat di parlemen menyusul upacara pengambilan sumpah, Htin Kyaw mengulang pendirian Suu Kyi untuk mengubah Myanmar dari dominasi militer.

“Pemerintahan baru kita akan mengimplementasikan rekonsiliasi nasional, perdamaian di dalam negara, munculnya konstitusi yang akan memberi jalan kepada persatuan demokratis, dan meningkatkan standar kehidupan rakyat,” kata Kyaw.

“Kita bertugas untuk bekerja membuat konstitusi yang sesuai dengan negara kita dan juga sesuai dengan standar demokrasi,” ujarnya.

Pada hari yang sama, Suu Kyi juga disumpah sebagai menteri luar negeri. Suu Kyi berjanji akan mengarahkan pemerintahan di bawah Htin Kyaw.

Tantangan terberat pemerintahan Myanmar yang baru adalah mengikis pengaruh militer tanpa merusak hubungan dan memastikan Muslim Rohingya hidup dengan tenang serta dijamin hak-haknya.

Dua wakil presiden, yang salah satunya dari militer, juga dilantik pada Rabu. Beberapa posisi kunci pemerintahan Myanmar, termasuk pertahanan, menjadi jatah militer. Seperempat kursi anggota parlemen juga "disediakan" bagi anggota militer.