Sejumlah tokoh nasional tergabung dalam Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya. Tuntutan mundur ini disuarakan karena adanya dugaan Pemilihan Umum (pemilu) 2024 yang curang.

Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) diisi 9 presidium. Di antaranya adalah Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan mantan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.

Deklarasi dibacakan seorang Presidium GPKR, Sabriati Aziz, diikuti para peserta lain yang hadir.

"(Meminta) Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagai pertanggung jawaban atas kejahatan terhadap rakyat dan pengerusakan kedaulatan rakyat yang dilakukannya," kata Sabriati di Gedung Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Menurut Sabriati, GPKR juga menuntut dua hal lain yakni menolak Pemilu 2024. Kemudian, mendesak DPR RI menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilihan presiden (pilpres).

Tiga tuntutan ini dinyatakan dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari rakyat Indonesia. "(Meminta) DPR RI agar gunakan hak angket tentang pemilu pilpres 2024," kata Sabriati.

Menurut Sabriati, Pemilu 2024 merupakan puncak dari perwujudan otoritarianisme yang menjelma dalam kecenderungan untuk berkuasa, mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan dengan melakukan segala cara.

Hal ini membuat hak rakyat terampas dan rusak. Terlebih dengan adanya mobilisasi alat lembaga negara yang mengarahkan pilihan rakyat, menekan, menakut-nakuti, memanipulasi lewat bantuan sosial yang dinilai inkonstitusional dan menebarkan uang politik.

"Kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 jatuh ke titik nadir dengan adanya keterlibatan nyata presiden dan jajarannya untuk memenangkan partai politik dan atau paslon tertentu," kata Sabriati.

Sabriati mengatakan, GPKR muncul dalam rangka menegakan kedaulatan rakyat. GPKR adalah gerakan rakyat Indonesia lintas agama, suku, profesi, dan generasi yang menolak pilpres curang demi Indonesia maju, adil, makmur berdaulat, bermartabat di masa depan.

GPKR mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang bersama membebaskan diri dari kelaliman dan penyelewengan cita-cita nasional yang disepakati oleh para pendiri negara.

"Semoga Allah yang Maha Esa menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari malapetaka akibat kejahatan konstitusional yang dilakukan pemegang amanat rakyat yang berkhianat," kata Sabriati.

Sembilan tokoh Presidium GPKR adalah Din Syamsuddin, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Hafid Abbas, Abdullah Hehamahua, Sabriati Aziz, Paulus Januar, Rochmat Wahab, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, dan Didin S Damanhuri. []