Menteri Sekretariat Kabinet Dipo Alam membantah keras pernyataan anggota Kaukus Papua, Herman Dogopia, sebagaimana dikutip oleh Derek Manangka dalam “Inilah Celah” edisi Senin (20/05), bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui Papua merdeka pasca Pilpres 2014. Dipo menyebut, itu adalah sebuah kebohongan besar.

“Presiden SBY tidak pernah membuat pernyataan itu. Yang diupayakan Presiden SBY justru memastikan kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia atas Papua. Pendirian politik itu merupakan komitmen politik yang dipelihara seraya mendorong pembicaraan yang lebih jujur untuk mewujudkan Papua tanah damai,” ujar Dipo kepada pers di Jakarta, Selasa malam (21/05).

Seskab menjelaskan Dipo Alam, Presiden menginginkan agar semua hambatan yang mengganggu upaya pembicaraan itu disingkirkan dengan membangun kepercayaan bahwa Jakarta bersungguh sungguh ingin menuntaskan masalah Papua.

Ia menegaskan, Presiden berkehendak bahwa dalam masa pemerintahannya dapat ditemukan sebuah formula akhir untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedilan di Papua dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pernyataan anggota Kaukus Papua itu merupakan kebohongan besar. Presiden SBY tidak pernah membuat pernyataan itu, termasuk dalam pertemuan dengan para pemimpin agama dari Papua, di kediamannya Cikeas, 11 Desember 2011,” tegas Seskab.

Propaganda Politik

Senada dengan Seskab Dipo Alam, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, pernyataan Herman Dogopia yang menyebutkan bahwa “Presiden SBY menyetujui Papua merdeka pasca pilpres 2014” adalah sebuah hasutan menyesatkan dan juga merupakan propaganda politik yang diarahkan untuk menyuburkan paham separatisme di Papua.

“Selain tidak berdasar, propaganda ini menyembunyikan fakta yang sebenarnya tentang Prakarsa Jakarta untuk menuntaskan masalah Papua dalam waktu yang segera,” kata Daniel.

Menurut Daniel, Presiden SBY justru berketetapan untuk melakukan pembicaraan yang intensif agar dalam masa pemerintahannya semua persoalan Papua dapat diselesaikan. “Mewujudkan Papua tanah damai, sejahtera, dan berkeadilan merupakan komitmen politik Presiden SBY,” terang Daniel.

Ia menegaskan, Papua adalah bagian yang utuh dari Republik Indonesia. Formula politik di luar itu tidak pernah, tidak boleh, dan tidak mungkin menjadi pilihan. “Presiden mengajak semua elemen di dalam dan luar Papua untuk memberikan yang terbaik demi cita cita Papua yang maju bersama daerah lain di negeri ini," tukas Daniel.