Aksi tawuran yang masih sering terjadi di wilayah DKI Jakarta membuat anggota dewan prihatin. Apalagi yang terjadi bukan hanya tawuran pelajar, tapi juga tawuran antar warga. 

Anggota DPD RI Dailami Firdaus. Mendukung langkah mendukung langkah Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk mencabut program KJP Plus kepada para penerima yang terlibat aksi tawuran. Apalagi pencabutan itu sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta. 

"Harus ada pembinaan yang baik dan sanksi untuk memberikan efek jera," kata Dailami dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Senator asal Jakarta ini mengatakan, selain antarpelajar, tawuran yang melibatkan warga juga masih terjadi. Untuk itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk lebih dapat melakukan upaya preventif.

"Jakarta segera bertransformasi menjadi Kota Global. Bahkan, dalam perayaan HUT ke-497 mengusung tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Tawuran ini tentu bukan Pesona Jakarta, jadi jangan sampai terjadi lagi," ujarnya. 

Dailami menjelaskan, deteksi dini dan cegah dini harus bisa dioptimalkan dengan melibatkan pengurus RT/RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), kepolisian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau ada kerumunan pelajar atau massa yang diidentifikasi akan melakukan tawuran harus cepat dibubarkan," katanya menambahkan. 

Menurutnya, berdasarkan pemberitaan di media, ada aksi tawuran di sejumlah wilayah tertentu yang menjadi pengalihan perhatian terhadap adanya transaksi narkoba.

"Jangan sampai kita kecolongan dan generasi muda di Jakarta melakukan tindakan negatif," kata Dailami.

Ia menambahkan, Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi harus memberikan kesana positif terhadap situasi keamanan agar banyak investor tertarik.

"Jangan sampai maraknya aksi tawuran mengesankan Jakarta dalam suasana tidak aman dan tidak kondusif," ujarnya. []