DPR telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp450 miliar untuk penguatan pangkalan militer Indonesia di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Pangkalan militer tersebut bakal diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan ketegangan dalam sengketa Laut Cina Selatan.

"Kami menyetujui usulan TNI untuk melakukan realokasi atau pergeseran anggaran sekitar Rp450-an miliar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Natuna," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, di kompleks Parlemen di Jakarta, kemarin.

Mahfudz mengatakan, telah terjadi peningkatan eskalasi konflik di kawasan Laut Cina Selatan. Indonesia memang tidak terlibat dalam sengketa itu tetapi ketegangan negara-negara yang bersengketa dapat mengganggu stabilitas kawasan, termasuk mengganggu keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pertimbangan itu, kata Mahfudz, pemerintah Indonesia, terutama TNI, wajib bersiaga penuh dan tentu didukung infrastruktur yang memadai, seperti pangkalan militer di Natuna.

"Kami meminta Kemenhan (Kementerian Pertahanan) merespons sekaligus mengantisipasi terjadinya ketegangan nasional kita, jika ketegangan di Laut Cina Selatan ini semakin eskalatif. Kemenhan dan TNI sudah menyiapkan langkah-langkah," kata Mahfudz.

Penguatan wilayah Kepulauan Natuna menjadi sangat penting, karenea wilayah itu berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan.Termasuk di antaranya penguatan pangkalan TNI di Pulau Natuna. “Karena ini satu program yang disesuaikan dengan kondisi mutakhir, sehingga belum terakomodasi dukungan anggaran," kata Mahfudz.