Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon, kembali bersuara keras mengkritik kebijakaan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Effendy bahkan mengusulkan digulirkannya hak angket untuk menelisik kebijakan pemerintah dalam tata kelola energi.

“Saya pikir ada baiknya dibawa di panitia angket agar dibuka semua,” ujar Effendi dalam diskusi bertajuk "Ekonomi Penjajahan era Jokowi-JK" di Pressroom Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/03).

Effendy menambahkan, langkah pertama yang dilakukannya adalah mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif pengelolaan energi 5 tahun ke belakang.

“Bukan hanya BPK tapi auditor independen. Biar kita tahu persis kebijakannya seperti apa," ujar dia.

Effendi menambahkanm dibentuknya panitia angkat menjadi penting sebab ada pola kebijakan yang salah yang diterapkan pemerintah. Politisi dari partai pendukung pemerintah itu, menduga Jokowi tidak memahami utuh persoalan energi dan tata kelolanya.

“Masih positif thinking saya kepada Pak Jokowi. Apa karena ketidaktahuan beliau. Kita maklumi 10 tahun PDIP di luar, beliau masih Walikota, bahwa beliau sekarang menjadi Presiden itu sudah suratan.”

Effendy bahkan menyebut keberhasilan Jokowi prematur, terlalu cepat menjadi Presiden tanpa menguasai permasalahan nasional. “Ini kelahiran presiden prematur yang belum cukup menguasai permasalahan nasional apalagi politik internasional," tuturnya.

Dugaan Effendy lainnya, Jokowi digerakkan oleh orang-orang tertentu sehingga kebijakan yang diambilnya cenderung menganut paham liberal. “Yang dijual Nawacita, Trisakti lah terus apa kita ingin mempermainkan jargon-jargon. (Dengan) jam terbang nol diisi feeder yang menerapkan pola aliran liberal. Kalau tesis itu tidak benar, tesis kedua apakah Jokowi sendiri yang melakukan. Kalau ini maka jadi permasalahan sangat serius," ujar dia.

Effendi juga meluapkan kekecewaannya saat Jokowi mendelegasikan pemberian penjelasan ke Menteri ESDM. Jokowi lanjut dia harusnya berbicara langsung mengenai latar belakang keputusan menaikkan harga BBM.

Effendy menambahkan, dirinya tidak bisa melakukan penilaian utuh terhadap kebijakan pemerintah terkait tata kelola energi, karenanya dibutuhkan panitia angket. “Saya tidak ingin menyimpulkan saat ini, saya ingin bawa angket secara konstitusi agar kita masuk bagaimana menyelesaikan masalah energi," tandas Effendi.