Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana melakukan penghematan anggaran melalui pemotongan dan pengurangan anggaran tahun 2012. Sekitar Rp248,8 miliar rencana akan dihemat, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp18,8 miliar dan belanja barang Rp230 miliar.

“Pemotongan anggaran itu dilakukan dengan prinsip Sharing the pain dengan kriteria tetap menjaga output/outcome kegiatan prioritas nasional," kata Menteri KKP Sharif C. Sutardjo kepada politikindonesia.comusai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (12/03).

Dijelaskan Sharif, penghematan anggaran tahun 2012 yang dilakukan pihaknya sudah merujuk Instruksi Presiden dan Surat Kementerian Keuangan. Sementara itu, Sharif juga mengaku sudah melakukan penghematan anggaran sebesar Rp289 miliar pada tahun 2011 secara optimal sejak Januari hingga Desember.

Dengan adanya rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, maka pihaknya akan mengembalikan anggaran penghematan tersebut kepada negara. “Kemarin ada imbauan pemerintah untuk bisa membantu subsidi, jadi kami kembalikan. Itu dari pos perjalanan, seminar, maupun jasa konsultasi,” ungkapnya.

Selain melakukan penghematan, sambung Sharif, pihaknya juga mengajukan usulan tambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 sebesar 2,27 triliun. “Jadi dengan menambah anggaran tersebut, anggaran KKP akan meningkat dari sebelumnya Rp5,9 triliun menjadi Rp8,17 triliun atau naik 38 persen," ujar Sharif.

Kata Sharif, 2 komponen kenaikan anggaran yang diusulkan meliputi Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan anggaran tambahan dalam nota keuangan sebesar Rp170 miliar. "Penambahan anggaran itu diperuntukan bagi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional serta untuk mendukung pelaksanaan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan tahap satu. Antara lain untuk program ketahanan pangan sebesar Rp1,63 triliun," katanya.

Ia juga mengatakan, untuk program ketahanan pangan, KKP akan melakukan kegiatan seperti rehabilitasi saluran tambak tersier di pantai utara (Pantura) Jawa, bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya, modernisasi sarana perikanan tangkap serta pengembangan dan penataan infrastruktur di lima pelabuhan perikanan. "Pengajuan tambahan anggaran itu juga dimaksudkan untuk program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp286 miliar, program lingkungan hidup dan pengelolaan bencana sebesar Rp3,6 miliar serta program daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik sebesar Rp175 miliar," jelasnya.

Secara terpisah, anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian dan perikanan Rofi Munawar meminta pemerintah memperhatikan nasib nelayan dan petani jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinaikkan. Pemerintah harus mengalokasikan pengalihan subsidi BBM terbesar kepada sektor pertanian dan perikanan, karena kenaikan harga BBM yang direncanakan berlaku mulai 1 April 2012 akan memberikan beban langsung bagi petani dan nelayan.

“Petani dan nelayan merupakan komposisi terbesar masyarakat miskin di Indonesia. Kenaikan harga BBM sekecil apapun harus memberikan kompensasi yang sesuai bagi kalangan petani dan nelayan secara langsung,” kata Rofi.