Partai Golkar memastikan akan tetap bersama Koalisi Merah Putih dan berada di luar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Sejarah mengajarkan, berbalik mendukung pemerintah dan mendapatkan beberapa kursi menteri tidak berdampak signifikan terhadap partai.

Setidaknya demikian yang disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo kepada pers, di Jakarta, Sabtu (23/08). Kata Firman,Golkar pernah mengalami posisi yang hampir sama seperti saat ini pada 2004 lalu. Ketika itu akhirnya Golkar memilih masuk dalam pemerintahan setelah Jusuf Kalla (JK) yang saat itu menjadi Wakil Presiden mengambil alih pucuk pimpinan Golkar.

"Pengalaman 2004. Golkar menang pemilu tapi Golkar tidak bisa memenangkan pilpres waktu mendukung Wiranto. Akhirnya setelah kalah, Akbar ditumbangkan, JK ambil alih jadi ketum kemudian mendukung SBY," ujar dia.

Firman menambahkan, pada posisi itu, Golkar memang mendapatkan beberapa kursi menteri dalam pemerintahan SBY-JK. Tetapi, hal itu tidak berdampak signifikan terhadap partai. "Tidak membesarkan Gokar, justru Demokrat yang besar."

Firman mengatakan, Golkar tidak mau dimanfaatkan, untuk menutupi kelemahan pemerintah. Firman meyakini koalisi Jokowi-JK tidak membutuhkan keberadaan Golkar dalam koalisinya. Sebab, sejak awal koalisi Jokowi-JK yang dipimpin oleh PDIP telah menolak itikad baik Golkar yang pernah ingin berkoalisi.

"Kita tetap di koalisi merah putih. Jadi dalam politik itu kita punya prediksi. Kalau katakanlah sekarang dibutuhkan, kenapa tidak sejak awal," ujar Firman.

Dia menjelaskan, Golkar sudah mempertimbangkan secara matang sebelum berkoalisi di Pilpres. Sehingga sikap politik bergabung dengan koalisi merah putih sesuai dengan mekanisme dan aturan partai.

"Politik itu kan ada kompromi, Ketum jalankan amanat partai. Itu sudah dijalankan Ketum, tidak bisa Ketum melakukan keputusan diluar kebijakan," jelasnya.

Firman mengatakan, Golkar telah berkomunikasi dengan PDIP sebelum menentukan koalisi di Pilpres. Namun memang tidak ada kesepakatan sehingga koalisi itu tidak terjadi. "Dulu merasa tidak butuh Golkar. Kok sekarang katakanlah minta-minta gabung," ujar dia.

Kata Firman, Golkar masih bisa memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa harus masuk dalam pemerintahan. Golkar meperjuangkan itu melalui parlemen bersama Koalisi Merah Putih.

"Menarik ketika ada 2 blok, Koalisi Merah Putih dan Jokowi-JK, itu pendidikan politik luar biasa. Jadi nanti 2019 ada 2 kekuatan besar, Republik dan Demokrat seperti di AS. Ini juga sekaligus menghindari persepsi publik adanya politik transaksi anggaran di parlemen," tandas Firman.