Rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal kembali menuai masalah. Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) sudah mengambil ancang-ancang untuk menolak jatah hunian tersebut. Alasannya, kualitas bangunan masih jauh dari memuaskan.

Protes FPAN atas kualitas proyek tersebut dikemukakan oleh Sekretaris fraksinya, Teguh Juwarno. Dia mengaku telah melihat langsung kondisi fisik Kompleks RJA di Kalibata, Jakarta Selatan. Temuannya dalam peninjauan itu semakin menegaskan kecurigaan adanya korupsi dalam proyek tersebut.

Kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/01), Teguh mengemukakan saat ini sedang mempertimbangkan untuk menolak menerima serah terima kunci rumah jabatan anggota. “Ini karena kami melihat langsung banyaknya ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek renovasi itu," ujar dia.

Dikatakan Teguh, perlu diselidiki adanya permainan dalam pembangunan rumah jabatan. Sebab bangunan yang dibuat untuk anggota DPR terlalu sederhana. “Kalau sekarang kan trennya itu rumah disain minimalis, tapi bukan bahannya yang minimalis.”

Dikatakan Teguh, rumah jabatan anggota yang akan terima itu lebih banyak bahannya yang minimalis dan tidak sesuai standar dan spesikasi yang telah disetujui. “Bangunannya juga terlalu murahan.”

Teguh bercerita, dirinya sudah melihat langsung rumah tersebut. “Saya lihat lantainya. Walau marmer, tapi murahan dari China. Saya tahu persis harga marmer itu tidak sesuai dengan harga sesuai spesikasi yang seharusnya marmer berkualitas. Belum lagi spesipkasi mebel maupun cat bangunan yang sama sekali terlihat seperti produk-produk murahan," kritik Teguh.

Atas alasan itu, Teguh meminta semua anggota FPAN tidak menerima kunci rumah jabatan sebelum diperbaiki hingga sesuai dengan kesepakatan. “Kita mau ketika rumah diserahkan pada kami, maka selain rumah yang kami akan tempati tersebut sesuai dengan spesikasinya, juga tidak meninggalkan masalah dan clean dari segala macam permainan proyek.”

Teguh mengatakan, pihaknya akan menerima kunci kalau segala sesuatunya beres termasuk pelaksanaan proyek tersebut.