Pemerintah berencana membentuk sebuah lembaga atau unit yang berfungsi sebagai pemantapan terhadap Pancasila. Lembaga tersebutm nantinya akan berada langsung di bawah kendali Presiden.

Rencana pembentukan lembaga pemantapan terhadap Pancasila itu dibahas dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12).

Memberikan sambutan pengantar Ratas, Jokowi mengatakan, banyak negara di dunia, termasuk negara-negara maju, yang saat ini merasa gelisah karena toleransi mulai terkoyak dan solidaritas sosial yang mulai terbelah, yang mulai mengganggu ketertiban sosial di negaranya.

Kondisi itu membuat semakin banyak negara yang goyah dalam mengelola keberagaman dan perbedaan. Dunia kini juga bayangi aksi terorisme, ekstremisme dan radikalisme. Berbagai negara di dunia sedang mencari referensi nilai-nilai untuk menghadapi tantangan itu. "Di tengah kondisi dunia seperti itu, kita bersyukur punya Pancasila," kata Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsapah bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihafalkan, atau sekadar menjadi simbol pemersatu bangsa. Penerimaan terhadap Pancasila juga seharusnya tidak berhenti pada slogan semata.

"Pancasila harus diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan sehari hari kita," ucap Presiden.

Selain itu, tambah Presiden, Pancasila harus jadi ideologi yang bekerja, terlembagakan dalam sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Jokowi yakin hanya dengan itu Indonesia punya fondasi yang kokoh dalam menghadapi permasalahan bangsa. "Oleh sebab itu, kita ingin membuat sebuah lembaga, sebuah unit pemantapan Pancasila dibawah Presiden langsung. Dan kita harapkan pada sore ini hal itu bisa dibicarakan di ratas ini," ujar Jokowi.

Jokowi lalu meminta jajarannya untuk memberi paparan mengenai lembaga pemantapan Pancasila ini. Ratas kemudian digelar secara tertutup.