Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang tengah cuti karena menjadi Capres dituding telah melakukan pembohongan publik. Keputusan Joko Widodo melakukan groundbreaking proyek monorel dilakukan saat perjanjian kerjasama antara PT Jakarta Monorail (JM) dan Pemprov DKI Jakarta belum ada.

"Kenapa di-groundbreaking pada saat semua belum selesai. Ini yang menghangatkan masyarakat. Kenapa terhambat lagi. Coba tidak di-groundbreaking, tidak bakal ada persoalan seperti ini. Jadi, jelas, groundbreaking ini kan pembohongan publik pada saat warga Jakarta sangat berharap ada transportasi massal," ungkap Mohammad Sanusi,anggota DPRD DKI dalam acara diskusi publik Jakarta Monarail, Jadi Enggak Sih? di Jakarta, Rabu (25/06).

Kata Sanusi, seharusnya groundbreaking suatu proyek baru dilakukan saat persoalan administrasi jelas.

"Pada saat groundbreaking, Pak Jokowi bilang: Pada saat inilah argonya jalan. Sementara itu, sekarang kita baru tahu kalau perjanjian kerja samanya belum ada. Harusnya ketika mau jalan itu diselesaikan dulu persoalan administrasinya," ungkap Sanusi.

Menurut Sanusi, keputusan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tersebut yang membuat timbulnya polemik proyek monorel di tengah masyarakat.

"Karena saat ini, masyarakat sudah telanjur menganggap proyek monorel terbengkalai untuk kali kedua," ujar Sanusi.

Sementara Jhon Aryananda, Direktur Utama PT Jakarta Monorail (JM) yang juga tampil sebagai pembicara mengungkapkan bahwa keputusan groundbreaking dilakukan pihaknya karena ada instruksi dari Pemprov DKI Jakarta.

"Yang melakukan groundbreaking kan Pemprov. Kok malah kita yang disalahkan terus. Kita tak punya kewenangan groundbreaking tanpa izin," ungkap Jhon Aryananda.

Seperti diketahui, Groundbreaking proyek monorel dilakukan pada Oktober 2013. Namun, setelah itu proyek pembangunannya tidak lagi berjalan. Penyebabnya adalah karena belum adanya perjanjian kerja sama antara PT JM dan Pemprov DKI.