Hari ini, Jumat (30/10), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna. Rapat kali ini akan menentukan nasib Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Sejauh ini, hanya fraksi Gerindra yang dengan tegas menyatakan, menolak RAPBN 2016 tersebut.

Rapat paripurna dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB. Ada 3 agenda dalam paripurna terakhir di masa sidang I 2015-2016 ini, sebelum memasuki masa reses ini.

Agenda pertama adalah pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016. Yang kedua, penjelasan pengusul interpelasi kebakaran hutan dan lahan, termasuk pembentukan pansus.

Setalah itu, DPR juga akan mengadakan pelantikan anggota PAW DPR. Paripurna akan ditutup oleh pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Hingga dini hari tadi, Badan Anggaran DPR telah mengadakan rapat kerja dengan pemerintah untuk pengambilan keputusan tingkat pertama RAPBN 2016. Hasilnya, mayoritas fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan ke paripurna DPR dengan berbagai catatan.

Dari 10 fraksi yang ada, hanya Gerindra yang tegas menyatakan menolak RAPBN 2016. "Setelah mencermati pelaksanaan APBN-P 2015, Fraksi Partai Gerindra berpendapat kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak satupun mencapai target. Bahkan jauh di bawah target. Dengan ini, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak RAPBN 2016. Sekali lagi, menolak RAPBN 2016," ujar juru bicara Gerindra di Banggar DPR Wilgo Zainar, Kamis (29/10) malam.

Gerindra juga menyoroti tingginya alokasi anggaran Penyertaan Modal Nasional (PMN), padahal realisasinya pada APBN-P 2015 dinilai rendah. Sementara itu anggaran alutsista yang diajukan dinilai rendah.

Sementara itu, fraksi Golkar memilih untuk menerima RAPBN 2016, namun dengan 6 catatan.

Pertama adalah RAPBN yang diajukan kurang realistis, kedua meminta pemerintah sungguh-sungguh mempergunakan APBN terutama untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, ketiga belum terlihat kesungguhan untuk mengurangi pemakaian BBM serta mengembangkan riset energi baru terbarukan, keempat soal besarnya anggaran PMN, kelima meminta pemerintah betul-betul mengawasi distribusi dana desa, dan terakhir penerimaan pajak negara masih lambat.

Sedangkan PDIP, sebagai partai pengusung Presiden Jokowi juga memberikan catatan-catatan untuk bisa menerima RAPBN 2016. Hal yang paling disorot pun sama, yakni mengenai besarnya PMN yang dianggarkan.

"Kebijakan pembiayaan melalui PMN untuk BUMN senilai Rp40,32 triliun, PDIP berpandangan alokasi anggaran PMN sudah selayaknya direlokasi untuk program kerakyatan dalam bentuk padat karya," ujar juru bicara Fraksi PDIP Daniel Lumban.

Soal minimnya anggaran alutsista juga disoroti oleh Fraksi Partai Demokrat. Meski kesimpulannya setuju dengan RAPBN 2016, FPD juga meminta pemerintah lebih realistis dalam menetapkan asumsi dasar makro.

Adapun Fraksi PKS adalah yang paling banyak memberikan catatan, meski akhirnya setuju dengan RAPBN 2016. Ada 18 catatan yang disematkan.

PMN menjadi salah satu catatan itu karena dinilainya rawan diselewengkan. Pencapaian pajak yang masih kurang, hingga pagu anggaran untuk perguruan tinggi yang belum disesuaikan juga menjadi pertanyaan PKS.

Mengenai penerimaan pajak juga jadi catatan kritis dari Fraksi PKB, meski menerima RAPBN 2016. Pendapatan negara juga disebut turun oleh fraksi yang sebetulnya juga merupakan pendukung pemerintah ini. Catatan juga dilontarkan oleh Fraksi PAN kepada pemerintah. Lagi-lagi PMN adalah yang paling menjadi sorotan.

Untuk Fraksi NasDem dan Hanura juga memiliki catatan yang hampir serupa. Lalu terakhir adalah PPP yang sebetulnya tak menegaskan menerima atau pun menolak ketika menyampaikan pandangan.

Dengan komposisi seperti ini, akankah RAPBN 2016 disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna? Bila RAPBN 2016 ditolak oleh DPR dalam rapat paripurna ini, maka negara terpaksa menggunakan postur anggaran lama yaitu APBN-P 2015.