Dalam rapat konsultasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden Joko Widodo yang berlangsung tertutup sekitar 3 jam, ternyata banyak hal yang dibicarakan diluar soal utama, calon Kapolri dan APBNP 2015. Sejumlah fraksi mengungkapkan kekhawatiran mereka atas intervensi terhadap parpol.

Salah satunya adalah pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. “Edhie Baskoro di akhir penyampaian juga bilang, tolong Demokrat jangan di-Golkarkan. Sembari guyon, “kami mau kongres”, ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan menirukan Ibas.

Pernyataan Trimedya itu dibenarkan pula oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. “Dari Fraksi Demokrat Ibas sampaikan pesan khusus di akhir pendapat fraksinya, meminta Presiden untuk tidak meng-Golkar-kan Demokrat. Ya sambil bercanda, dan Presiden jawab tidak ada niat itu,” kata Fadli usai rapat dengan Presiden.

Fadli menerangkan, Ibas menyampaikan itu secara tertulis merujuk pada kasus Golkar dan PPP yang berkonflik karena dualisme kepengurusan. Salah satu pengurus mendapat SK Menkum HAM namun digugat ke PTUN. “Masalah internal sebaiknya tidak diintervensi pemerintah. Secara normatif Presiden mengamini itu," ujar dia.

Sementara Trimedya menuturkan, dalam rapat konsultasi itu, tak hanya Ibas yang berkeluh kesah tentang intervensi terhadap parpol. Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, juga meminta Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi pada masalah internal partai politik.

Pernyataan serupa juga disampaikan pengurus PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusuma. Dia berharap Presiden dapat menjaga netralitas pemerintah dalam menyikapi konflik internal partai politik.

“Namanya uneg-uneg, ya disampaikan. Mengingatkan Presiden jangan intervensi partai politik. Presiden menyampaikan tidak ada niat,” kata Trimedya.