Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan protes kepada Kuasa Usaha Sementara Tiongkok di Jakarta, Sun Weide terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penjaga pantai Tiongkok di wilayah perairan Natuna.

“Baru saja saya memanggil kuasa usaha sementara Tiongkok di Jakarta Sun Weide. Dalam pertemuan itu, kami menyatakan protes keras dan sampaikan nota," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kepada pers di Jakarta, Senin (21/03).

Retno menjelaskan nota protes ditujukan ke Kedutaan Besar Tiongkok. Isinya antara lain pernyataan protes terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penjaga pantai Tiongkok terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontingen.

Indonesia juga memprotes pelanggaran yang dilakukan oleh penjaga pantai Tiongkok terhadap penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia di ZEE dan landas kontingen.

Selain itu pemerintah Indonesia memprotes pelanggaran yang dilakukan penjaga pantai Tiongkok terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Retno mengatakan, pemerintah Indonesia telah meminta klarifikasi dari pemerintah Tiongkok soal kejadiaan tersebut. Menlu juga menekankan bahwa dalam hubungan bernegara yang baik, prinsip hukum internasional, termasuk yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, harus dihormati.

“Terakhir saya sampaikan penekanan bahwa Indonesia bukan merupakan claimant state (negara pengklaim) di Laut Tiongkok Selatan," ujar Menlu Retno.

Seperti diberitakan, penjaga pantai Tiongkok melakukan intervensi dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia untuk menangkap KM Kway Fey 10078 asal Tiongkok yang diduga melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Natuna, Indonesia.

Saat berupaya menangkap kapal berbobot 300 gross ton itu pada Sabtu (19/03), Kapal Patroli Hiu 11 mendapat intimidasi dari penjaga pantai Tiongkok. Khawatir terjadi insiden, Kapal Patroli Hiu 11 akhirnya melepaskan KM Kway Fey 10078 itu, tapi berhasil mengamankan 8 awak kapal tersebut.