Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan hubungan Polri dengan masyarakat memburuk. Terbukti, selama 6 bulan, dari Januari hingga Juni 2013, ada 58 fasilitas Polri yang dirusak dan dibakar masyarakat dalam 14 peristiwa konflik atau amuk massa di sekitar kantor polisi.

“Angka ini meningkat tajam jika dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Minggu (30/06) dalam rilisnya menyongsong HUT Polri atau Hari Bhayangkara 2013.

Neta mengungkapkan, sepanjang tahun 2012 ada 85 fasilitas Polri yang dibakar dan dirusak masyarakat, terdiri dari 56 kantor polisi, 18 mobil polisi, 10 motor polisi, dan satu rumah dinas polisi. Tahun 2011 hanya 65 fasilitas Polri yang dirusak terdiri dari 48 kantor polisi, 12 mobil polisi dan 5 rumah dinas. Tahun 2010 lebih kecil lagi. Hanya 20 kantor polisi yang dirusak massa.

“Kini, hanya waktu enam bulan di tahun 2013 ada 58 fasilitas Polri yang dirusak dan dibakar warga, terdiri dari 13 kantor polisi (5 pospol, 4 polsek dan 4 polres), 25 motor polisi, 8 mobil polisi, dan 2 rumah dinas polisi,” kata Neta.

Neta mengatakan, akibat konflik di sekitar kantor polisi itu 143 orang ditangkap, 23 warga luka, 5 warga tewas, 15 polisi luka, dan satu polisi tewas. Aksi perusakan dan pembakaran fasilitas Polri merata terjadi di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumut hingga Papua. Wilayah yang terbanyak amuk massa terhadap fasilitas Polri masih dipegang Sumut dan Papua, sama seperti tahun 2012 lalu.

"Amuk massa ini dipicu akibat benturan dengan jajaran bawah Polri. IPW prihatin melihat makin buruknya hubungan masyarakat dengan Polri sejak lima tahun terakhir ini,” kata Neta.

Menurut Meta, benturan ini menunjukkan Polri gagal meningkatkan kualitas jajaran bawahnya. Jika Polri tidak segera membenahi kondisi ini, permusuhan polisi dengan rakyat akan semakin marak. Sebab sebagian besar aksi perusakan pada fasilitas Polri itu dikarenakan rasa jengkel rakyat terhadap sikap arogan, sikap represif, dan pemihakan polisi pada para pengusaha.

“Sikap nekat warga melawan polisi muncul karena warga merasa tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan keadilan," pungkas Neta.